Menkeu Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 Triliun di LPEI kepada Jaksa Agung
Thomas Pulungan
JAKARTA, (ERAKINI) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Senin (18/3/2024). Nilai korupsi sangat fantastis, yakni mencapai Rp2,5 triliun.
“Pada hari ini kami kedatangan Bu Menteri Keuangan. Memang ada beberapa hal yang kami bahas tadi antara lain dugaan tindak pidana korupsi atau fraud (kecurangan) dalam pemberian fasilitas kredit LPEI,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers bersama Sri Mulyani.
Burhanuddin menjelaskan, dugaan korupsi ini sebenarnya sudah cukup lama diteliti oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun), tetapi baru hari ini Menteri Keuangan resmi melaporkannya.
Berdasarkan penjelasan Sri Mulyani, kata Burhanuddin, LPEI membentuk tim terpadu bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jamdatun Kejaksaan Agung. dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang meneliti kredit-kredit bermasalah di LPEI.
Dari hasil penelitian tersebut terindikasi adanya fraud atau kecurangan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh empat debitur.
Untuk tahap pertama, kata Burhanuddin, terdapat empat debitur yang dilaporkan oleh Menkeu yang diduga terindikasi melakukan fraud dengan nilai total Rp2,505 triliun.
“Jadi untuk tahap pertama Rp2,5 triliun dengan nama debiturnya (perusahaan) RII sekitar Rp1,8 triliun, PT SMR Rp216 miliar, PT SRI Rp1,44 miliar, PT BRS Rp300,5 miliar. Jumlah keseluruhannya total Rp2,505 triliun,” kata Burhanuddin.
Sri Mulyani menambahkan, pihaknya terus menegaskan kepada Direksi LPEI yang saat ini untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggungjawabnya dan harus membangun tata kelola yang baik.
“Kami manyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur tersebut,” kata Sri Mulyani.
















