Menkeu Purbaya dalam acara 'Economic Outlook 2026', di Jakarta, Kamis (12/2/2026). Foto: Kemenkeu
JAKARTA, (ERAKINI) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons keras pihak-pihak yang terus memprotes Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Purbaya menegaskan program unggulanPresiden Prabowo Subianto itu berperan penting dalam mendorong pemerataan dan menjaga stabilitas sosial-politik.
Purbaya menjelaskan, arah pembangunan ekonomi nasional bertumpu pada tiga pilar utama. Pilar tersebut saling terkait dan menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.
“Strategi pembangunan ekonomi Presiden Prabowo bisa dilihat dari banyak angle, tapi yang saya terjemahkan dari sisi Soemitronomics ada tiga, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, dan stabilitas sosial. Kalau ketiganya nggak ada, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa tercipta,” ujar Purbaya dalam acara 'Economic Outlook 2026', di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Menurut Purbaya, program MBG merupakan bagian penting dari dua pilar sekaligus, yakni pemerataan dan stabilitas sosial-politik. “Orang sering protes MBG dan program lain. Padahal, itu adalah salah satu pilar dari program pembangunan Pak Presiden, yakni pemerataan dan stabilitas sosial-politik. Kalau itu tidak ada, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa tercipta,” kata Purbaya.
Purbaya menilai MBG merupakan program yang dibutuhkan masyarakat, karena mencakup dua dari tiga pilar utama pembangunan. “Jadi, jangan terlalu banyak protes. MBG ini memang program yang diperlukan oleh masyarakat,” tegasnya.
Purbaya juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada Agustus 2025 sempat bergejolak hingga memicu berbagai aksi di sejumlah daerah. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa stabilitas dan pemerataan harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi.
Sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan pada September 2025, ia mengaku langsung berupaya menghidupkan kembali mesin-mesin pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah mengaktifkan kembali mesin pertumbuhan melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil sejak September 2025. Kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah (pemda) didorong untuk melakukan percepatan belanja.
Selain itu, Menkeu juga menambah likuidasi ke sistem perekonomian sehingga kredit bisa tumbuh lebih cepat. “Fiskal kita dorong, monetar kita dorong, private kita dorong juga. Itu yang membalikkan arah ekonomi kita di akhir 3 bulan tahun lalu,” ucapnya Selain mendorong pertumbuhan, pemerintah juga fokus memperbaiki iklim usaha melalui pembentukan task force debottlenecking.
“Semua pelaku bisnis bisa mengirim komplain ke sana online. Nanti setiap minggu kita adakan sidang. Dunia bisnis menghargai hal ini dan ke depan saya yakin kalau setahun ini kita jalankan terus setiap minggu (sidang) debottlenecking itu, akhir tahun saya akan menghilangkan hampir semua bottleneck yang ada di dunia bisnis kita,” katanya.