Presiden RI Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (Foto: Sekretariat Presiden)
JAKARTA, (ERAKINI) - Presiden RIPrabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Dalam pidatonya, Presiden menekankan capaian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global serta pentingnya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara konsisten.
Prabowo mengungkapkan, realisasi investasi pada semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun. Angka tersebut meningkat 13,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, telah memenuhi target APBN 2025, serta berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja Indonesia.
"Alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan yang cukup berarti. Di tengah konflik politik dan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen pada kuartal kedua 2025. Beberapa pakar yakin pertumbuhan ini akan terus meningkat di masa mendatang," ujarnya.
Sebelum membahas capaian ekonomi, Presiden ke-8 RI tersebut menegaskan keyakinannya terhadap UUD 1945, khususnya pasal-pasal pengaman di Pasal 33 Ayat 1 hingga Ayat 4, yang menurutnya menjadi benteng pertahanan ekonomi Indonesia.
Prabowo memaparkan secara rinci isi pasal tersebut, mulai dari asas kekeluargaan, penguasaan negara terhadap cabang produksi penting, hingga prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Ia menilai, ketidakkonsistenan dalam menjalankan UUD 1945 telah menimbulkan distorsi ekonomi, di mana pemerataan ekonomi berjalan lambat dan hanya segelintir pihak yang menikmati pertumbuhan.
"Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen selama tujuh tahun terakhir belum tercermin dalam kehidupan rakyat. Masih banyak anak kelaparan, petani dan nelayan kesulitan menjual hasil panen, rakyat belum memiliki rumah layak, guru belum dihargai, dan keluarga tak sanggup berobat karena biaya atau fasilitas yang tidak tersedia," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan bahwa jika UUD 1945 dijalankan secara konsekuen, maka pembangunan dan pemerataan dapat dirasakan seluruh rakyat. Prabowo mengklaim, dalam 299 hari pemerintahannya, sejumlah kemajuan signifikan sudah mulai terlihat.