Kapolri Bentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, Begini Respons Menkeu Sri Mulyani

“Satgas khusus dari Kapolri ini sebenarnya sudah dari beberapa tahun terakhir. Saya termasuk yang saat itu diundang ketika diluncurkan pertama kali. Ini mungkin diperkuat lagi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 yang dipantau dari kanal YouTube Kemenkeu, Selasa (17/6/2025). 

Menurut Menkeu, langkah pembentukan Satgassus sangat sejalan dengan upaya memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan bahwa keberadaan satgas ini berpotensi mendukung penerimaan negara secara signifikan.

“Karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menjalin koordinasi dengan kepolisian terkait Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara. Tim Satgassus bahkan telah menyambangi kantor Direktorat Jenderal Pajak, kecuali Novel Baswedan.

“Kami telah berkomitmen untuk bersinergi dan berkoordinasi dalam menjaga dan meningkatkan penerimaan negara, baik dari sisi pencegahan maupun optimalisasi,” ucap Bimo.

Sebelumnya, Kapolri membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara sebagai langkah mendampingi kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kontribusi penerimaan negara, terutama dalam mendukung pembangunan nasional. 

Satgas ini terdiri dari mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya juga tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi Polri. Satgassus dipimpin oleh Herry Muryanto sebagai ketua, dan Novel Baswedan sebagai wakil ketua. 

Salah satu anggota, Yudi Purnomo, mengungkapkan bahwa selama enam bulan terakhir, Satgassus telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian. Salah satu kolaborasi terbaru dilakukan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam upaya meningkatkan potensi pendapatan negara dari sektor perikanan.

Langkah ini memperkuat sinergi antarlembaga dalam memastikan penerimaan negara berjalan optimal dan bebas dari kebocoran, sekaligus mendukung tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.