Peluncuran Program Rumah untuk Guru Indonesia, Selasa (25/3/2025). Foto: Antara//M Baqir Idrus Alatas
BOGOR, (ERAKINI) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) secara resmi meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Selasa (25/3/2025).
Program ini bertujuan untuk membantu para tenaga pengajar di Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Program ini akan menyediakan total 20.000 unit rumah bagi guru yang tersebar di 8 lokasi di Indonesia hingga akhir 2025.
Dengan total perkiraan nilai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sekitar Rp3,4 triliun, program ini mencakup wilayah Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura. Sebagai tanda dimulainya program ini, akad kredit serentak dilaksanakanuntuk 300 debitur, baik secara on-site maupun online di seluruh wilayah tersebut.
Menteri PKP Maruarar Sirait dalam acara peluncuran tersebut mengungkapkan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dari keberhasilan program ini. “Jadi inilah kolaborasi yang disampaikan Presiden Prabowo. Tidak boleh berpikir sektoral, kita harus kolaborasi sama-sama,” kata Maruarar.
Sasaran utama program ini adalah guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tenaga honorer, serta guru swasta yang memenuhi kriteria untuk menerima KPR subsidi.
Beberapa syarat utama yang ditetapkan antara lain adalah belum memiliki rumah dan memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp7 juta untuk yang belum menikah atau Rp8 juta untuk yang sudah menikah.
Mayoritas penerima manfaat program ini adalah guru yang mengajar di jenjang SD, SMP, dan SMA dengan masa kerja lebih dari dua tahun. Skema pembiayaan yang ditawarkan mencakup KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS.
Fasilitas ini menawarkan bunga tetap sebesar 5 persen sepanjang tenor pinjaman, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah, tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun, serta subsidi uang muka sebesar Rp4 juta.
Sementara Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kuncinya terletak pada kualitas guru. Menurut data, masih ada sekitar 438.816 guru di Indonesia yang belum memiliki rumah.
“Dengan adanya Program Rumah untuk Guru Indonesia, kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para guru, yang tentunya akan berdampak positif pada kualitas pendidikan di Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa BPS bertugas mengumpulkan dan mengolah data administrasi guru untuk mendukung realisasi program ini. Data tersebut dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program ini tepat sasaran.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyebutkan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan untuk memberikan rumah layak huni kepada guru di seluruh Indonesia.
“Program ini adalah kerja kolaborasi. Kerja bareng lintas sektor untuk membantu guru memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” kata Nixon.
Sejak 2021, BTN telah menyalurkan sebanyak 22.768 unit rumah bagi tenaga pendidik. Untuk tiga bulan pertama tahun ini, BTN telah menyalurkan 1.507 unit rumah bagi tenaga pengajar di berbagai daerah.
Dengan program ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para guru, memberikan kemudahan dalam memiliki rumah, dan mendukung keberlanjutan pendidikan di Indonesia.
