Pemerintah Pusat Ambil Alih Gaji PPPK Daerah Mulai 2027, Purbaya Siapkan Dana Rp31,1 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan tersebut direncanakan mulai berlaku pada Januari 2027 dan akan dilaksanakan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.

“Jadi ada program di tahun depan, awal Januari semua PPPK paruh waktu akan menjadi penuh waktu dan dibayar oleh pemerintah pusat. Anggaran sekitar Rp31,1 triliun, mungkin juga lebih,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Selain pengalihan status PPPK paruh waktu, pemerintah juga menyiapkan skema pengalihan pembiayaan gaji PPPK yang selama ini dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Purbaya menjelaskan, pegawai pemerintah daerah yang berstatus PPPK dan selama ini menerima gaji dari anggaran daerah akan diberikan kesempatan untuk beralih menjadi pegawai yang pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat.

“Untuk pegawai pemerintah daerah yang PPPK yang dibayar dari daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri (PNS) yang dibayar oleh pemerintah pusat, dilakukan secara bertahap selama tiga tahun ke depan,” kata Bendahara Negara tersebut.

Menurut Purbaya, kebijakan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, terutama dalam pembiayaan belanja pegawai.

Namun, ia mengakui rencana pengalihan tersebut hingga kini belum disosialisasikan secara masif kepada masing-masing pemerintah daerah.

Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Anggaran TKD tersebut meningkat sekitar 5,5 persen dibandingkan outlook 2026 yang mencapai Rp696,9 triliun.