DPD RI Minta Pemerintah Kaji Ulang Efisiensi Anggaran Daerah demi Selamatkan PPPK

"Memang tidak semua daerah itu punya kemampuan untuk membiayai karena PPPK ini kan, selain usulan dari daerah, juga pada kemampuan keuangan daerah. Tetapi, kemudian karena terjadi efisiensi dan pemangkasan anggaran pusat ke daerah maka memang perlu perhatian khusus oleh pemerintah," ujar Sultan Najmudin, Rabu (8/7/2026).

Menurut Sultan, kapasitas keuangan setiap pemerintah daerah berbeda-beda sehingga tidak semuanya mampu memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian besaran transfer dari pemerintah pusat turut menambah tekanan terhadap kondisi fiskal daerah.

Karena itu, ia menilai persoalan tersebut harus segera dicarikan solusi agar pemerintah daerah tetap dapat menjalankan roda pemerintahan tanpa terganggu oleh keterbatasan anggaran untuk membayar gaji PPPK.

“Saya berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap skema transfer ke daerah sehingga dapat menghasilkan formulasi yang lebih tepat bagi daerah yang mengalami tekanan fiskal,” ujarnya.

Menurut dia, langkah tersebut penting agar kebijakan fiskal yang diterapkan tidak berdampak pada nasib ribuan PPPK sekaligus memastikan kualitas pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah terkait persoalan tersebut.

“Pemerintah memiliki komitmen untuk meninjau kembali kebijakan transfer dana dari pusat ke daerah sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas persoalan pembiayaan PPPK di sejumlah pemerintah daerah,” katanya.