Kabar Gembira! Guru PPPK Sekolah Madrasah dan TK Bisa Ikut Seleksi CPNS 2027

“Kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK,” ujar Dasco seusai rapat bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan, saat ini terdapat 995.245 guru berstatus PPPK. Sedangkan  jumlah guru yang berstatus PPPK paruh waktu mencapai 231.246 orang.

Pemerintah memproyeksikan kebutuhan guru nasional mencapai 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut untuk berbagai jenjang sekolah, madrasah, Sekolah Rakyat hingga Sekolah Garuda.

Guru yang sudah berstatus PPPK diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS yang pendaftarannya diperkirakan dimulai pada awal 2027.

"Sedangkan PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027," ujar Rini.

Anggaran Sudah Disiapkan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan perubahan status guru PPPK menjadi PNS tidak akan mengganggu keberlanjutan fiskal.

Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran dan menyiapkan pembiayaan untuk menjalankan kebijakan tersebut.

“Kita sudah hitung semua, dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal,” kata Purbaya.

Ia menegaskan, pemerintah tetap menjaga target defisit dalam RAPBN 2027 sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar Rp671,2 triliun.

Simulasi anggaran telah dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut tetap berjalan tanpa mengganggu kondisi fiskal pada 2027 maupun tahun-tahun berikutnya.

“Langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4 persen defisitnya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut status kepegawaian guru PPPK akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat.

“Kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat,” kata Prasetyo.

Pemerintah saat ini masih melakukan sinkronisasi data kepegawaian guru dari berbagai status. Langkah tersebut penting karena penyelesaian persoalan guru tidak hanya berkaitan dengan status kepegawaian, tetapi juga menyangkut kebutuhan formasi dan kemampuan anggaran negara.