Sri Mulyani saat dianugerahi Climate Hero Award oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dalam acara bertajuk Indonesia Net-Zero Summit 2024, Sabtu (24/8/2024). (Foto: Facebook: Sri Mulyani)
JAKARTA, (ERAKINI) – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa perubahan iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor lingkungan, tetapi juga menjadi tanggung jawab sektor ekonomi.
Hal itu disampaikan oleh Sri Mulyani saat dianugerahi oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dalam acara bertajuk Indonesia Net-Zero Summit 2024, Sabtu (24/8/2024). Penghargaan tersebut diberikan kepada karena secara signifikan selalu mendorong isu pertumbuhan ekonomi hijau dan dekarbonisasi di Indonesia.
“Saya percaya bahwa perubahan iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor lingkungan, tetapi juga menjadi tanggung jawab sektor ekonomi,” kata Sri Mulyani dikutip dari Facebook pribadinya, Sabtu (24/8/2024).
Menurutnya, perjalanan untuk mengatasi perubahan iklim memang masih begitu panjang dan penuh aral melintang. Namun demikian, Sri Mulyani tetap optimistis bahwa hal itu bisa teratasi.
“Saya yakin bahwa dengan kerja sama dan semangat yang tinggi, kita dapat mencapai tujuan kita. Terlebih, melihat para generasi muda yang memiliki kepedulian dan duduk di hadapan saya pagi ini, saya menjadi semakin percaya akan masa depan yang bebas dari ancaman ini,” katanya.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang membahas masalah perubahan iklim dalam agenda ekonomi dan finansial. Langkah tersebut, kata dia, telah dimulai sejak 2007 kala ia menjabat posisi Menkeu di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Perkenalan Sri Mulyani dengan isu perubahan iklim secara mendalam dimulai pada tahun 2007 saat dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia menceritakan bahwa saat itu, Indonesia menjadi tuan rumah Conference of the Parties (COP) ke-13 di Bali dan menjadi inisiator pembicaraan perubahan iklim di setiap pertemuan tingkat tinggi Menteri Keuangan dunia.
“Sejak saat itu, saya terus berupaya untuk mengarusutamakan isu perubahan iklim ke dalam agenda kebijakan ekonomi hingga pada akhirnya saya juga dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Chair pada Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA) — koalisi para Menteri Keuangan sedunia dalam memerangi permasalahan iklim,” ungkapnya.
Sri Mulyani mengatakan saat itu menteri yang bicara mengenai masalah perubahan iklim hanyalah menteri lingkungan hidup. Padahal, implikasi perubahan iklim terhadap sisi perekonomian dan finansial sangat besar.
Para pembuat kebijakan di bidang ekonomi dan finansial pun, menurutnya, hanya akan jadi penonton jika tidak memahami gentingnya masalah yang sudah mulai melanda dunia ini. Yang lebih parah, mereka bisa jadi musuh perubahan iklim sesungguhnya.
"Di situlah muncul tanggung jawab sebagai menteri keuangan untuk me-mainstream-kan climate change di dalam pembahasan menteri-menteri keuangan. Kala itu situasi dunia sulit karena tengah dihadapkan krisis finansial global. Oleh sebab itu, banyak pihak yang mungkin menilai masalah perubahan iklim hanya menjadi beban tambahan,” katanya.
Sehingga, lanjut dia, Indonesia menjadi the first initiator untuk mulai mengundang para menteri keuangan dan menteri pembangunan bicara climate change. Dan sejak itu di 2008, Presiden Bank Dunia waktu itu, Robert B. Zoellick mulai membangun tradisi apa yang disebut 'Bali breakfast' di setiap annual meeting Bank Dunia. “Di situlah, climate change mulai jadi agenda utama dalam menteri keuangan," ucapnya.
“Terima kasih atas rekognisi ini. Saya berharap ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Demi anak cucu kita. Demi bumi kita satu-satunya,” pungkasnya.
