Rosan Ungkap Alasan Pemerintah Tunjuk WNA Luke Thomas Mahony sebagai Dirut BUMN PT DSI

Melalui aturan baru tersebut, ekspor sejumlah komoditas strategis wajib dilakukan melalui DSI. Perusahaan baru ini akan memegang peran strategis dalam pengelolaan ekspor komoditas nasional, seperti sawit dan batu bara.

Namun, penunjukan Luke sebagai bos DSI menuai sorotan karena pucuk pimpinan entitas eksportir komoditas strategis tersebut berasal dari luar negeri. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menyebut pemilihan Luke didasarkan pada rekam jejak profesional dan kapasitas manajerialnya di industri ekstraktif.

Menurut Rosan, pengalaman Luke dinilai relevan dengan target pemerintah membangun tata kelola ekspor komoditas yang lebih terintegrasi dan transparan.

“Kita kan melihat banyak pertimbangan juga. Ini kan lebih dari track record-nya juga,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026), dilansir Antara.

Rosan menjelaskan, Luke Thomas Mahony memiliki pengalaman kuat di sektor mineral dan perdagangan, termasuk pernah memimpin sejumlah perusahaan di industri tersebut. Luke juga dinilai memiliki jaringan luas serta kinerja yang baik selama bergabung di Danantara Indonesia.

“Yang paling penting justru pengalaman trading-nya ada, mineralnya ada, jadi pimpinan di banyak perusahaan mineral dan network-nya juga baik. Yang paling penting juga kita lihat selama ini di Danantara kerjanya juga sangat-sangat baik,” kata Rosan.

Menurut Rosan, pengalaman Luke di berbagai perusahaan multinasional, termasuk PT Vale Indonesia, menjadi pertimbangan penting. Ia menambahkan Luke juga mampu berbahasa Indonesia. “Dia pun bisa bahasa Indonesia juga dan memang istrinya orang Indonesia,” tandasnya.

Luke Thomas Mahony merupakan warga negara Australia yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur PT Vale Indonesia. Saat ini, Luke tercatat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menutup celah praktik pelarian devisa hasil ekspor (DHE) hingga kurang bayar pajak.

“Hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5).

DSI disiapkan menjadi kendaraan baru pemerintah untuk memperketat pengawasan ekspor sumber daya alam sekaligus mengendalikan arus devisa dari komoditas unggulan Indonesia. Perusahaan baru ini diproyeksikan berperan dalam stabilisasi harga ekspor dan penguatan posisi tawar Indonesia di pasar global.

Pembentukan DSI masih berada dalam tahap finalisasi struktur manajemen dan konsultasi dengan pelaku industri. Danantara disebut tengah menjalin komunikasi intensif dengan berbagai asosiasi usaha, termasuk Kadin, Apindo, asosiasi sawit, hingga Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI).