Pemerintah Pastikan Produksi Beras Nasional Surplus hingga 3 Juta Ton di Tengah Krisis Pangan Global

Ia turut melaporkan hal itu kepada Presiden RI Prabowo Subianto serta menyampaikan soal ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/3/2025). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga produksi pertanian nasional agar tetap surplus di tengah krisis pangan yang melanda sejumlah negara.

Dalam keterangannya kepada awak media seusai pertemuan, Sudaryono menjelaskan bahwa produksi beras nasional hingga April 2025 dipastikan mengalami surplus dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 2,8 hingga 3 juta ton. Presiden Prabowo pun meminta agar tren positif ini dapat dipertahankan.

“Makanya ini minta untuk dipertahankan di tengah negara-negara lain kan lagi susah, lagi ada kesusahan, ada kesusahan beras ya, ada Malaysia, kemudian ada Filipina, termasuk Jepang kan juga lagi krisis berasnya,” ujar Sudaryono dikutip dari laman resmi Presiden RI, Kamis (13/3/2025).

Pertemuan tersebut juga membahas upaya peningkatan produksi dalam jangka panjang. Pemerintah menargetkan agar Indonesia tidak perlu melakukan impor beras dengan menjaga surplus tahunan di kisaran 5-6 juta ton.

“Kan produksi kita itu kan setiap tahun sekitar 30 juta ya, 30 koma ya, 30 koma, 31 koma. Nah kita ingin, kalau kita ingin betul-betul tidak impor beras, maka harus surplus minimal dalam setahun itu surplusnya 5-6 juta,” jelas Wamentan.

Pemerintah, kata dia, untuk memastikan peningkatan produksi, menekankan pentingnya percepatan proses pertanian. Petani diharapkan segera menanam kembali setelah panen agar dalam satu tahun bisa melakukan panen hingga tiga kali.

“Begitu panen harus segera dipanen, segera dijual, dan tanahnya segera diolah. Jeda antara panen dengan olah tanahnya itu nggak boleh lama,” kata Sudaryono.

Wamentan mengatakan, selain soal produksi, pertemuan tersebut juga membahas peran Koperasi Desa Merah Putih dalam menyalurkan hasil pertanian dan menyediakan kebutuhan petani, termasuk pupuk, pestisida, serta sembako dengan harga terjangkau.  

Sedangkan terkait harga beras yang masih relatif tinggi di kawasan ASEAN, Sudaryono menyebut bahwa pemerintah akan mengoptimalkan operasi pasar dan memotong rantai distribusi guna menekan harga bagi konsumen tanpa merugikan petani.

“Kita ingin adanya gerakan Koperasi Desa Merah Putih, kemudian kita juga lakukan operasi pasar dengan kantor pos, kita juga dengan Bulog kita berdayakan lebih dari sebelumnya. Itu tujuannya kan supaya memotong rantai distribusi. Nah kalau rantai distribusinya dipotong, sehingga tidak ada kesiapa-kesiapa-kesiapa-kesiapa mengambil untung di setiap pos, maka kita harapkan harganya baik, di konsumennya baik, bagi produsenya juga baik,” katanya.

Disampaikan oleh Sudaryono, pemerintah juga akan menindak tegas praktik kecurangan dalam distribusi bahan pokok, termasuk dalam kasus minyak goreng yang sedang marak diperbincangkan. Sudaryono mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan telah dilaporkan ke pihak kepolisian. “Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu menari-nari di atas kepentingan, menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat yang banyak dikorbankan,” tegasnya.