Mulai 2025, Bangun Rumah Sendiri dan Renovasi Bakal Kena Pajak 2,4 Persen

Namun, pajak tersebut tak diberlakukan untuk semua pembangunan rumah. Pajak 2,4 persen hanya dikenakan jika memenuhi kriteria tertentu, yakni luas bangunan minimal 200 meter persegi. Demikian disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

"PPN KMS (bangun rumah sendiri) dikenakan 2,2 persen jika luas bangunan 200 m2 atau lebih. Artinya yang di bawah 200 m2 bebas PPN " kata Yustinus melalui akun X miliknya @prastow, Senin (16/9/2024).

Di sisi lain, menurut Yustinus, masyarakat menengah ke bawah justru dibantu pemerintah dengan sejumlah fasilitas supaya bisa memiliki rumah, yaitu insentif PPN DTP (ditanggung pemerintah) saat mereka membeli rumah susun atau tapak. Insentif tersebut, kata dia, hanya berlaku bagi pembelian rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar. "Bukankah ini menguntungkan semua segmen konsumen kecil-menengah? Iya karena yang mewah harus bayar PPN dan PPnBM 20 persen jika harga di atas Rp30 miliar," ujarnya.

Sementara untuk masyarakat berpenghasilan Rp8 juta per bulan, lanjut dia, ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). “Selain bebas PPN juga mendapat jaminan bunga KPR maksimal 5%, jangka waktu kredit sd 20 tahun, subsidi DP Rp 4 juta,” katanya.

“Dengan kebijakan ini, justru pemerintah berpihak ke kelas menengah-bawah sekaligus menggerakkan perekonomian khususnya di sektor usaha pengembang perumahan,” pungkasnya.