Presiden Prabowo menyampaikan keterangan pers seusai menghadiri Town Hall Meeting Sinergi Danantara-BUMN di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4/2026) sore. Foto: Antara/Andi Firdaus
JAKARTA, (ERAKINI) - Presiden Prabowo Subianto meyakini aset Badan Penanaman Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bisa mencapai lebih dari USD1 triliun atau sekitar Rp16.800 triliun, jika dikelola secara profesional dan transparan.
"Kalau kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun dolar AS. Kalau dikelola dengan baik ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita," ujar Prabowo seusai menghadiri Town Hall Meeting Sinergi Danantara-BUMN di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4/2026) sore, dikutip dari
Town Hall Meeting tersebut mempertemukan pengurus BPI Danantara dengan jajaran direksi BUMN. Dalam acara itu, Presiden Prabowo memberikan arahan tertutup.
Turut hadir COO Danantara Dony Oskaria, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Erick Thohir, jajaran direksi Danantara, serta sejumlah menteri.
Mereka antara lain Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa aset Danantara harus dijaga sebagai kekayaan bangsa, dan dikelola dengan standar tinggi transparansi serta profesionalisme. Untuk itu, Prabowo minta perubahan paradigma pengelolaan, meninggalkan praktik-praktik lama yang dinilai tidak efisien atau menyimpang.
"Saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu yang kurang efisien atau yang tidak benar," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa sebanyak 844 BUMN kini resmi bergabung ke dalam Danantara.
"Ada anak (perusahaan BUMN), cucu, cicit, di bawahnya cicit lagi. Jadi total itu ada 844 perusahaan. Itu sudah resmi berada di Danantara sejak 21 Maret 2025," ujar Rosan.
Menurut Rosan, pembentukan Danantara merupakan implementasi nyata dari amanat Pasal 33 UUD 1945, yang mengedepankan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional. Walaupun mekanisme pasar dihormati, negara tetap berhak melakukan intervensi jika diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
"Oleh sebab itu, kehadiran Danantara adalah bentuk konkret kehadiran pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya," jelas Rosan.
Tidak hanya itu, Rosan juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil mengantongi investasi sebesar USD4 miliar atau sekitar Rp67 triliun dari Qatar, melalui kesepakatan antara Danantara dan Qatar Investment Authority (QIA).
"Semoga kehadiran Danantara Indonesia menjadi lembaran baru BUMN, bisa memberikan manfaat yang luar biasa," pungkas Rosan.