Dari Adopsi ke Inovasi: Al-Ījād dan Transformasi Peradaban Nahdlatul Ulama
Rikal Dikri
Rikal Dikri Muthahhari

Rikal Dikri Muthahhari







Ketika peradaban modern hari ini digerakkan oleh akumulasi kapital digital, rekayasa genetika, dan penetrasi kecerdasan buatan (artificial intelligence), institusi sosial-keagamaan terbesar di Indonesia masih sering terjebak dalam kurungan rutinisasi struktural yang konseptualnya lambat. Nahdlatul Ulama (NU), yang kini melintasi ambang abad keduanya, memikul mandat sejarah yang jauh lebih rumit dari sekadar kalkulasi politik praktis.
Dengan basis massal ratusan juta pengikut, puluhan ribu pesantren, dan pengaruh sosiopolitik yang hegemonik, pertanyaan mendasar yang harus diajukan bukanlah seberapa besar daya tawar elektoral organisasi ini, melainkan: apakah NU telah sanggup mengonversi potensinya menjadi sebuah konstruksi peradaban (’umrān) baru yang mandiri dan berdaulat secara epistemik?
Selama berdekade-dekade, aksis gerak intelektual dan kultural Nahdliyin disokong oleh sebuah kaidah yang ditafsirkan secara sangat populer: “Al-muḥāfaẓatu ‘alal-qadīmiṣ-ṣāliḥ wal-akhdzu bil-jadīdil-aṣlaḥ” (Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik).
Kaidah ini terbukti ampuh sebagai benteng kultural (cultural fortress). Ia menjadikan NU sebagai entitas yang fleksibel, kompromistis, dan tidak mengalami culture shock saat berhadapan dengan modernitas. Namun, jika NU berambisi tampil sebagai produsen sejarah—bukan sekadar penonton pasif peradaban—terdapat keterbatasan epistemologis yang fatal dalam jargon tersebut. Kata al-akhdzu (الأخذ) secara etimologis bermakna "mengambil" atau "mengadopsi".
Dalam praksis sosiologi pengetahuan, sikap mental mengambil menempatkan suatu komunitas secara permanen sebagai konsumen atas kemajuan yang diproduksi oleh entitas lain. Sejarah peradaban menunjukkan bahwa sebuah bangsa tidak akan pernah mencapai taraf keemasan jika hanya bertindak sebagai pengadopsi.
Sebagaimana dirumuskan oleh Toynbee dalam teorinya mengenai Challenge and Response (A Study of History), keberlangsungan dan kejayaan suatu peradaban (civilization) sangat ditentukan oleh kemampuan elite kreatif (creative minority) untuk merespons tantangan zaman melalui penciptaan solusi-solusi orisinal, bukan sekadar meniru jawaban dari peradaban lain.
Jika NU ingin melompat dari jam’iyyah (organisasi) menuju ḥaḍārah (peradaban), kaidah filosofis tersebut harus mengalami pembedahan konseptual secara radikal: dari al-akhdzu (adopsi) menuju al-ījād (إيجاد — kreasi/produksi). Formulasi epistemologis baru itu berbunyi:
“Al-muḥāfaẓatu ‘alal-qadīmiṣ-ṣāliḥ wal-ījādu bil-jadīdil-aṣlaḥ”(Memelihara tradisi lama yang baik dan menciptakan sesuatu yang baru yang lebih baik).
Revisi satu klausa ini bukanlah sekadar gimik linguistik (qawā‘id al-lughah), melainkan sebuah revolusi epistemologis. Peradaban hanya lahir dari keberanian melahirkan pengetahuan, teknologi, dan institusi baru yang belum pernah ada sebelumnya.
Agensi Intelektual
Untuk memahami daya ledak konseptual dari pergeseran ini, kita harus mengurai watak linguistik kedua istilah tersebut. Secara etimologis, al-akhdzu berakar dari kata akhadza-ya'khudzu yang merefleksikan tindakan pasif-reseptif: mengambil apa yang sudah tersedia di luar kerangka keilmuan diri.
Dalam kritik epistemologi postkolonial yang dilontarkan Edward Said (orientalism), ketergantungan suatu masyarakat pada pengambilalihan konsep dan sains dari luar tanpa adanya produksi pengetahuan mandiri akan mengukuhkan struktur epistemic dependency (ketergantungan epistemik). Masyarakat tersebut akan selalu diposisikan sebagai "objek" yang didefinisikan, sementara pusat produksi pengetahuan tetap berada di tempat lain.
Sebaliknya, al-ījād berakar dari kata awjada-yūjidu (derivasi dari wa-ja-da), yang bermakna mewujudkan, memproduksi, atau mengorientasikan pengadaaan dari ketidakadaan (ex nihilo). Al-Ījād adalah manifestasi dari agensi intelektual secara penuh.
Dalam kerangka ini, subjek tidak lagi memosisikan diri sebagai konsumen peradaban (consumer), melainkan sebagai arsitek peradaban (creator).
Pergeseran ini sekaligus mempertegas dialektika antara muktamar dan ’umrān. Kata muktamar (berakar dari alif-mīm-rā) merujuk pada musyawarah untuk mufakat, sedangkan ’umrān (berakar dari ‘ain-mīm-rā) melahirkan konsep pembangunan peradaban.
Keduanya berakar pada mandat eskatologis manusia sebagai 'ummār (pemakmur bumi), sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 61 (wasta‘marakum fīhā). Musyawarah dalam Muktamar NU tidak boleh lagi terdegradasi menjadi sekadar kalkulasi redistribusi kekuasaan struktural, melainkan harus diorientasikan pada al-ījād: pengorganisasian riset fundamental, kemandirian teknologi, dan formulasi teori-teori sosiologis baru.
Transformasi Bayt al-Hikmah
Sejarah peradaban Islam pada masa Abbasiyah (abad ke-8 hingga ke-13 M) memberikan ilustrasi benderang mengenai fase transformasi dari al-akhdzu menuju al-ījād.
Pada fase awal, para sarjana di Baghdad memang melakukan al-akhdzu melalui institusi Bayt al-Hikmah—mengadopsi, menerjemahkan, dan mempelajari naskah-naskah filsafat Yunani, matematika India, dan astronomi Persia. Namun, peradaban Islam tidak berhenti sebagai penjaga perpustakaan tradisi antik. Lompatan peradaban terjadi ketika mereka melakukan transisi dramatis menuju al-ījād:
Al-Khwarizmi tidak sekadar mengadopsi sistem angka India; ia menciptakan cabang matematika baru bernama Aljabar (al-jabr), yang menjadi bahasa dasar bagi algoritma sains komputasi modern. Begitu juga Ibnu Sina (Avicenna) tidak sekadar membaca Galen atau Hippocrates; ia menyusun Al-Qānūn fī aṭ-Ṭibb, sebuah sintesis Kedokteran baru yang tersistematisasi dan menginterogasi cacat logika medis pendahulunya, hingga menjadi rujukan utama Eropa selama lebih dari lima abad.
Jika ilmuwan Muslim era keemasan hanya mengagungkan al-akhdzu, mereka hanya akan dikenang dalam sejarah sebagai translator (penerjemah). Mereka menjadi mercusuar dunia justru karena keberanian mereka melakukan sintesis kognitif dan memproduksi teori baru.
Inilah tantangan riil NU hari ini: sejauh mana modal ribuan pesantren dan khazanah turāts telah ditransformasikan melalui etos al-ījād untuk menjawab problem kecerdasan buatan, perubahan iklim, atau krisis bioteknologi?
Nostalgia Pasif dan Mitos Generatif
Penghambat utama lahirnya etos al-ījād dalam tubuh NU adalah pembacaan regresif terhadap sejarah dan teks keagamaan. Salah satu artikulasi yang sering membelenggu kreativitas pemikiran adalah penafsiran deterministik atas hadis mengenai generasi terbaik (khairul qurūn): “Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka.” (HR. Bukhari & Muslim)
Teks ini sering kali dipahami secara pejoratif-linear: seolah-olah peradaban manusia pasca-generasi salafus ṣāliḥ secara mutlak dipastikan memburuk dalam segala aspek kehidupan. Doktrin degradasi sejarah yang dipahami secara keliru ini melahirkan nostalgia pasif. Akibatnya, tugas keilmuan generasi masa kini direduksi sekadar mengulang, menghafal, dan mengutip legitimasi masa lalu.
Sosiolog dan pemikir revolusioner Ali Shariati dalam Man and Islam mengingatkan bahaya sikap mental seperti ini. Shariati membedakan antara tradisionalisme pasif yang membelenggu manusia pada bentuk-bentuk masa lalu, dengan kesadaran sejarah yang menjadikan sejarah sebagai daya dorong untuk melakukan transgresi dan inovasi. Menurut Shariati, Islam tidak menghendaki manusia menjadi pemuja fosil sejarah, melainkan agen aktif (khaliq) yang terus-menerus merespons dinamika zamannya.
Generasi salaf yang agung justru memberi contoh terbaik tentang etos al-ījād. Imam Asy-Syafi'i tidak sekadar mengutip pandangan para gurunya di Madinah atau Kufah; ia menciptakan metodologi hukum baru melalui Ar-Risālah, yang melahirkan ilmu Usul Fiqh.
Bahkan ketika berpindah ke Mesir, beliau merumuskan qaul jadīd (pendapat baru) untuk menggantikan qaul qadīm (pendapat lama) demi merespons epistemologi dan realitas sosiologis yang berbeda. Tradisi dalam NU, dengan demikian, tidak boleh diperlakukan sebagai museum yang steril, melainkan sebagai laboratorium yang dinamis.
Memurnikan Al-Ījād dari Patronase Politik
Keberanian untuk memproduksi sesuatu yang baru (al-ījād) membutuhkan pra-syarat mutlak: kedaulatan epistemik (epistemic autonomy). Tanpa otonomi berpikir dari intervensi kekuasaan ekstra-intelektual, sebuah komunitas akan kehilangan agensi untuk menentukan agenda peradabannya sendiri.
Al-Qur'an secara tajam menggambarkan risiko sosiologis hilangnya independensi ini dalam surah Saba' ayat 31–33, yang merekam konfrontasi antara al-mustad‘afîn(kelompok yang dilemahkan agensinya) dan al-mustakbirūn (hegemoni elit kekuasaan):
“Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: 'Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman.'”
Ayat ini memperingatkan betapa tragisnya suatu komunitas ketika daya kritisnya dilumpuhkan oleh kooptasi struktur kekuasaan. Inilah risiko terbesar NU jika arena Muktamar dan dinamika keilmuannya terus-menerus terdegradasi oleh pragmatisme politik, patronase kekuasaan jangka pendek, atau sekadar perburuan posisi teknokratis-birokratis.
Ketika NU membiarkan dirinya direduksi sekadar sebagai instrumen mobilisasi elektoral, pada saat itulah NU kehilangan wibawa epistemik untuk menawarkan kritik peradaban.
Manifestasi Al-Ījād: Tiga Pilar Peradaban NU Abad Kedua
Bagaimanakah rekonstruksi kaidah al-muḥāfaẓatu ‘alal-qadīmiṣ-ṣāliḥ wal-ījādu bil-jadīdil-aṣlaḥ ini diejawantahkan dalam agenda strategis NU di abad kedua?
Manifestasi al-Ījād pertama-tama harus diwujudkan melalui inovasi epistematis dan pengembangan sains. Perguruan tinggi dan pesantren NU tidak cukup hanya menjadi ruang transmisi ilmu-ilmu syariat klasik, tetapi harus bertransformasi menjadi pusat produksi pengetahuan melalui riset kecerdasan buatan, sains material, bioteknologi, dan berbagai disiplin strategis lainnya.
Metodologi turāts perlu dipertemukan secara kreatif dengan sains modern untuk melahirkan epistemologi baru yang tidak hanya unggul secara teknologis, tetapi juga memiliki fondasi etik dan humanistik.
Pada saat yang sama, etos penciptaan harus diterjemahkan ke dalam ekosistem ekonomi mandiri melalui penguatan rantai pasok warga NU, kedaulatan pangan, kewirausahaan komunitas, serta institusi keuangan syariah yang produktif, sehingga masyarakat tidak terus-menerus berada dalam ketergantungan terhadap kapitalisme yang bersifat ekstraktif.
Lebih jauh, al-Ījād harus melahirkan kebudayaan global alternatif. Islam Nusantara tidak boleh berhenti sebagai jargon untuk mempertahankan identitas kultural lokal, melainkan harus dikembangkan menjadi paradigma yang mampu berbicara di tingkat dunia.
NU dapat menjadikan pengalaman historis Islam Nusantara sebagai basis untuk menawarkan model resolusi konflik, tata kelola masyarakat plural, etika ekologis, dan hubungan antarperadaban yang lebih berkeadilan.
Dengan demikian, al-Ījād bukan sekadar kemampuan menciptakan sesuatu yang baru, tetapi sebuah proyek peradaban: menciptakan pengetahuan, membangun kemandirian ekonomi, dan menawarkan kebudayaan yang mampu memberi jawaban terhadap problem kemanusiaan global.
Sejarah tidak pernah ditulis oleh para konsumen yang pasif. Sejarah selalu dipahat oleh para pencipta, perintis, dan mereka yang berani melangkah keluar dari kenyamanan adopsi (al-akhdzu) menuju keberanian kreasi (al-ījād).
Nahdlatul Ulama telah membuktikan daya tahan kehidupannya (’umr) selama seratus tahun. Namun, untuk mengubah ’umr menjadi ’umrān (peradaban), NU membutuhkan imperatif epistemologis baru.
Dengan melangkah dari adopsi menuju inovasi, NU tidak sedang membuang tradisinya; NU justru sedang membawa tradisi tersebut ke puncaknya yang paling agung: memelihara warisan lama yang baik, seraya terus memproduksi ciptaan baru yang jauh lebih baik bagi kemaslahatan kemanusiaan.

