Reputasi ASEAN di Tengah Karhutla

Sebaran titik api lantas menyebabkan bencana baru berupa sebaran asap yang tidak terkontrol. Daerah-daerah yang menjadi titik api terpaksa membatasi aktifitas di luar ruangan karena udara yang semakin memburuk termasuk negara tetangga Malaysia dan Singapura.

Pemerintah Indonesia sendiri telah bekerja keras untuk memadamkan titik api di semua titik melalui pengerahan personil pemadam kebakaran, TNI dan Polri untuk terjun langsung memadamkan api. Pada saat yang sama Kapolri telah mengumumkan penetapan 11 korporasi sebagai tersangka (Antara, 21/10). 

Diantara 11 korporasi terdapat juga beberapa perusahaan dengan skema penanaman modal asing yang berarti memiliki kaitan langsung dengan perusahaan dari luar Indonesia.

Jika melihat respon para pemimpin ASEAN dalam urusan karhutla, maka pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana mekanisme yang berlaku bila terjadi bencana yang disebabkan oleh manusia maupun alam dan berdampak pada kawasan.

Seperti apa bentuk koordinasi antar Kementerian Luar negeri dan Kementerian terkait di ASEAN dalam menanggulanginya.

Pertanyaan-pertanyaan di atas membawa kita pada dokumen lama yang telah disepakati para pemimpin ASEAN pada tahun 2002. Yakni The ASEAN Agreement of Transboundary Haze Pollution (AATHP). Sebuah konsensus terkait asap yang melintasi negara. 

Dan, sebagai tindak lanjut, pada tahun 2026 ASEAN juga membentuk badan baru yakni the ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC).

Artinya, di ASEAN telah ada komitmen untuk bekerjasama menghadapi asap dan telah ada badan yang bertanggunjawab untuk koordinasi dan tukar informasi menanggulangi persoalan asap.

Selanjutnya,  para pemimpin ASEA perlu menyadari bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan menjadi ujian bagi mekanisme yang ada di ASEAN. Apakah ASEAN akan membiarkan pemerintah Indonesia bekerja sendiri untuk memadamkan api karena berada di wilayah Indonesia. 

Apakah ASEAN memiliki dana darurat manakala menghadapi persoalan bencana kebakaran yang dialami salah satu anggota. Apakah ASEAN akan membiarkan warga ASEAN berdebat satu sama lain tentang cara menghadapi persoalan yang berdampak pada semua. 

Indonesia memang tidak bisa menghindari tuduhan sebagai sumber asap. Sebab, faktanya asap yang melintas ke negara tetangga berasal dari hutan-hutan yang ada di Indonesia. Negara-negara ASEAN juga tidak bisa menutup mata tentang keberadaan perusahaan-perusahaan dari negara ASEAN yang menginvestasikan dananya di sektor-sektor yang berkaitan dengan hutan Indonesia. 

Kondisi ini membawa kita pada kesimpulan bahwa di antara negara ASEAN harus ada kesamaan pandangan dalam melihat sebuah persoalan secara holistic.

Dalam konteks karhutla, pemerintah Indonesia dan ASEAN tidak bisa berdiam diri atau larut dalam perdebatan tiada ujung. Persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan di tingkat hilir semata. Harus ada penyelesaian di hulu. 

Dalam arti bilamana ada perusahaan-perusahaan atau investor yang terbukti terlibat dalam praktek pembakaran hutan untuk membuka lahan, maka pemerintah di kawasan ASEAN memiliki instrumen untuk memberi sanksi dan hukuman kepada entitas yang terlibat.

Selanjutnya, di tingkat domestik, pemerintah Indonesia perlu memperkuat sinergi dan kolaborasi antara BNPB dengan kementerian lembaga yang mengurus hutan seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. 

Kerja sama ini mencakup urusan preventif berupa pembinaan bagi petani maupun para pengelola industri yang berkaitan dengan hutan untuk mengubah cara berproduksi guna menghindari penggunaan mekanisme pembakaran untuk membuka lahan.

Akhirya, dalam konteks operasi militer selain perang, semestinya para pemimpin ASEAN juga mengaktifkan klausul ACC THP untuk melakukan pemetaan terkait lokasi titik api.

Indonesia sebagai pusat kontrol bisa mendorong agar negara-negara ASEAN duduk bersama untuk menanggulangi persoalan yang ada. 

Sudah semestinya perdebatan tanpa ujung di tingkat ASEAN diakhiri sebagai refleksi untuk memajukan kepentingan bersama di lingkungan kawasan.

Sebelum ini, kita telah melihat bagaiaman tentara Jepang hadir dengan perlengkapan operasi berupa kapal angkut JS Kunisaki serta 3 buah helikopter Chinook CH-47 yang memiliki kemampuan untuk mengangkut air hingga satu ton. 

Kehadiran 180 personil tentara Jepang serta perlengkapannya diharapkan mampu mengurangi sebaran asap yang telah mengepung wilayah Sumatra dan Kalimatan. 

Setelah menjalankan operasi selama kurang lebih dua minggu, pada 14 Oktober 2026 Jepang secara resmi mengakhiri misi pemadaman karhutla.  

Apa yang dilakukan Jepang menjadi contoh bagaimana komunitas kawasan saling membantu di tengah bencana karhutla.