Perketat Pengawasan, BPJPH Minta Warga Lapor Bila Temukan Produk Mencurigakan
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperketat pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat usai temuan 9 produk mengandung babi. BPJPH meminta masyarakat melapor bila menemukan produk mencurigakan.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh produk yang dikonsumsi atau digunakan masyarakat telah memenuhi standar halal sebagaimana diatur dalam regulasi.
“Pengawasan jaminan produk halal terus kami laksanakan secara daily. Ini penting untuk memastikan terlaksananya 'tertib halal' demi melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar,” ujar Haikal seperti dilansir dari situs resmi BPJPH, Senin (5/5/2025).
Menurut Haikal, pengawasan ini juga menjadi bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Ketentuan tersebut mewajibkan kehadiran pemerintah dalam menjamin akses masyarakat terhadap produk halal.
“Melalui pengawasan, BPJPH memastikan apakah produk memenuhi standar halal yang berlaku sekaligus menjamin ketersediaan produk halal di tengah aktivitas supply and demand masyarakat,” ujarnya.
Haikal juga mengajak pelaku industri, khususnya skala besar, untuk mendukung pengawasan ini. Ia menilai, industri besar memiliki peran penting sebagai mitra dan panutan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong terciptanya ekosistem halal yang inklusif.
“Implementasi sertifikasi halal bukan sekadar kepatuhan regulasi, melainkan juga menjadi nilai tambah bagi produk yang dapat meningkatkan daya saing, baik di pasar domestik maupun global,” kata pria yang akrab disapa Babe Haikal itu.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH, E.A Chuzaemi Abidin, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan baik oleh BPJPH sendiri maupun secara terpadu bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Satuan Tugas Layanan JPH.
“Pengawasan kami sasar ke lokasi-lokasi strategis yang menjadi sentra produksi dan peredaran produk,” kata Chuzaemi.
Ia mencontohkan, program pengawasan yang sedang berlangsung di 34 provinsi sejak awal Mei dan akan berlanjut hingga akhir Juni. Pengawasan ini melibatkan Satgas Layanan JPH di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Chuzaemi juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan produk halal.
“Siapa pun yang menemukan produk yang mencurigakan atau diduga tidak sesuai regulasi, dapat menyampaikan laporan ke email [email protected],” ujarnya.


















