Jelang Wajib Halal 2026: BPJPH Tegaskan Produk Halal Tak Hanya Makmin, Ada Kosmetik hingga Obat-obatan

“Sebagaimana dalam Pasal 4 UU tersebut menyebutkan bahwa seluruh produk yang beredar, diperjualbelikan, dan berada di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal,” ujar Ika Efrilia seperti dilansir dari laman resmi Pemkab Batang, Kamis (25/6/2026). 

Karena luasnya cakupan dan sasaran sertifikasi halal tersebut, BPJPH berharap seluruh pemangku kepentingan terkhusus Pemerintah Daerah berkenan untuk diajak berkolaborasi. Efrilia melihat bahwa Pemda memiliki peranan penting untuk membangun fondasi ekosistem halal melalui intas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya. 

“Sejumlah OPD yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan proses sertifikasi halal antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dinas yang membidangi UMKM, perindustrian, hingga pertanian dan peternakan,” tuturnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BPJPH RI Indrayani, mengatakan bahwa program Wajib Halal Oktober 2026 menjadi prioritas nasional BPJPH sesuai arahan Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hassan.

“Kami mencoba men-support seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah untuk sama-sama mewujudkan program Wajib Halal Oktober (WHO) 2026. Ini bukan sekadar kewajiban, tetapi gerakan bersama seluruh stakeholder agar seluruh produk yang menjadi target dapat tersertifikasi halal,” katanya.