JAKARTA, (ERAKINI) — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengerahkan 124 ribu pendamping proses produk halal (PPH) guna mendukung Sensus Ekonomi 2026. Hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data nasional yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa pengelolaan data yang terintegrasi menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal yang semakin luas.
“Kita turut serta dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kami juga terus bersinergi dengan BPS, termasuk saling mengupdate, saling bertukar, dan memperbaharui data, agar kebijakan yang dihasilkan semakin akurat dan berdampak bagi pengembangan ekosistem halal.” ujar Ahmad Haikal Hasan saat menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (20/4/2026).
Kepala BPJPH yang akrab disapa Babe Haikal menilai momentum sensus merupakan peluang strategis untuk memperkuat pemetaan pelaku usaha halal di Indonesia. Sebagai bagian dari dukungan konkret, BPJPH akan mengerahkan sekitar 124 ribu pendamping PPH untuk berperan membantu proses pemutakhiran data di lapangan.
“Ini adalah upaya bersama untuk mencari peluang terbaik bagi kemajuan ekonomi negara,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan BPJPH yang selama ini telah terjalin dengan baik dan terus diperkuat.
“Kerja sama ini sejatinya telah berlangsung dari tahun lalu. Dan hari ini kami berkunjung ke kantor beliau. Kami melihat langsung fasilitas laboratorium dengan peralatan yang sangat modern dan mutakhir," ungkap Amalia.
"Ini menjadi bukti keseriusan dalam membangun sistem yang efisien dan berbasis teknologi. Dan tentunya ini menjadi salah satu bukti keberhasilan BPJPH di bawah kepemimpinan Babe Haikal untuk menjadi Badan yang super strategis,” sambungnya.
Amalia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 direncanakan berlangsung pada bulan Mei hingga Agustus 2026, dengan cakupan nasional yang melibatkan berbagai sektor usaha. “Pemutakhiran data akan terus dilakukan secara berkala, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah, termasuk di tingkat OPD dan minimal di 30 kota,” jelasnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
