JMM: Langkah Menteri Imipas Agus Andrianto Cegah Haji Non-Prosedural Sejalan dengan Visi Prabowo

Direktur Eksekutif JMM, Syukron Jamal, menilai kebijakan itu bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bentuk nyata perlindungan negara kepada masyarakat.

Aktivis sekaligus akademisi Universitas Islam Depok menyebut, langkah itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, termasuk melindungi masyarakat dari risiko penipuan, eksploitasi, hingga potensi terlantar di luar negeri.

“Pengetatan ini penting untuk melindungi jamaah dari praktik-praktik ilegal yang selama ini kerap memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menjaga keselamatan dan martabat ibadah umat,” ujar Syukron dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4/2026).

Menurut eks Presiden Mahasiswa UIN Jakarta ini, kebijakan tersebut juga berfungsi menjaga marwah ibadah agar tetap sesuai dengan ketentuan syariat dan regulasi yang berlaku, serta tidak disusupi kepentingan bisnis ilegal yang merugikan umat.

Syukron menambahkan, selama ini masih banyak kasus jamaah yang terlantar, gagal berangkat, hingga bermasalah secara hukum di negara tujuan akibat tidak mengikuti prosedur resmi.

“Langkah yang diambil Menteri Imipas adalah upaya preventif yang sangat strategis,” katanya.

JMM turut mengapresiasi upaya kolaboratif pemerintah dalam meningkatkan literasi publik terkait prosedur resmi keberangkatan ibadah. Masyarakat juga didorong untuk lebih waspada dalam memilih layanan perjalanan.

JMM mengajak seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara perjalanan ibadah untuk mendukung kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan ekosistem pelayanan ibadah yang aman, transparan, dan berintegritas.

Sebelumnya, Agus Andrianto bersama Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, melakukan pertemuan guna memperkuat sinergi dalam pelayanan jamaah haji.

Dalam pertemuan itu, Agus mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Haji Non-Prosedural. Ia juga menyoroti masih adanya WNI yang berangkat ke Tanah Suci menggunakan visa non-haji, seperti visa ziarah, umrah, maupun visa kerja.

“Kami mencermati bahwa hingga saat ini masih terdapat permasalahan terkait penolakan terhadap warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke Arab Saudi pada musim haji dengan menggunakan visa non-haji,” ujar Agus dalam audiensi di Jakarta, Rabu (15/4/2026).