Trump Bangun Dewan Perdamaian Gaza, Benarkah Jalan Damai atau Cuma Panggung Politik Global?

Melansir Arab News, Trump mengatakan kepada wartawan selama acara ekonomi di Ruang Roosevelt Gedung Putih bahwa berbagai pemimpin ingin berada di dewan tersebut, yang dibentuk berdasarkan rencana Gaza yang menetapkan gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan militan Hamas.

Dalam sebuah acara ekonomi di Ruang Roosevelt, Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa berbagai kepala negara dan tokoh internasional “berebut ingin bergabung dalam dewan tersebut.” “Para raja, presiden, perdana menteri, semuanya ingin masuk dalam Dewan Perdamaian,” ujarnya. Trump menambahkan bahwa daftar resmi anggota dewan akan dipublikasikan setelah pergantian tahun. “Ini akan menjadi salah satu dewan paling terkenal dalam sejarah. Semua orang ingin terlibat,” klaimnya.

Dewan ini sebelumnya disetujui melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB pada 17 November. Dokumen yang diajukan oleh AS itu memberi mandat pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sebagai pengawal sementara Gaza, meski kelompok-kelompok pro-Palestina menekankan bahwa kehadiran pasukan asing tidak akan berarti tanpa jaminan perlindungan penuh bagi warga Palestina.

Dalam resolusi tersebut, Dewan Perdamaian digambarkan sebagai pemerintahan transisi yang diberi wewenang mengatur kerangka pembangunan kembali Gaza sesuai dengan “rencana perdamaian 20 poin” Trump. Namun, kritik mengemuka bahwa rekonstruksi sejati mustahil dilakukan selama pengepungan dan pembatasan akses masih diterapkan Israel.

Resolusi itu juga menyebutkan bahwa Dewan Perdamaian akan bertugas hingga Otoritas Palestina (PA) menyelesaikan program reformasi internal dan dinilai mampu “mengambil alih Gaza dengan aman dan efektif.” Bagi banyak pihak pro-Palestina, ketentuan ini memunculkan kekhawatiran bahwa masa depan Gaza kembali digantungkan pada keputusan eksternal alih-alih pada hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.