Hamas Sebut Bakal Bubarkan Pemerintahan Gaza Jika Otoritas Palestina Baru Ambil Alih

Dalam kerangka rencana tersebut, sebuah lembaga internasional bernama “Dewan Perdamaian”, yang diprakarsai oleh mantan Presiden AS Donald Trump, direncanakan bertugas mengawasi pemerintahan Gaza serta berbagai aspek pelaksanaan gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober. Mandat dewan ini mencakup pelucutan senjata Hamas dan penempatan pasukan keamanan internasional. Namun, hingga saat ini, komposisi keanggotaan dewan tersebut belum diumumkan secara resmi.

Di tengah proses politik ini, korban jiwa di Gaza dilaporkan masih terus bertambah. Pejabat rumah sakit Palestina menyebutkan bahwa tiga warga Palestina tewas akibat tembakan Israel, meskipun gencatan senjata telah diberlakukan.

Gencatan senjata tersebut diawali dengan penghentian pertempuran serta pertukaran sandera yang ditahan di Gaza dengan ribuan warga Palestina yang dipenjara oleh Israel. Kesepakatan ini masih berada pada tahap awal, sementara upaya pencarian jenazah sandera terakhir yang diduga masih berada di Gaza terus dilakukan.

Seorang pejabat Mesir, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa Hamas telah mengirimkan delegasi untuk melakukan pembicaraan dengan perwakilan Mesir, Qatar, dan Turki guna membahas langkah-langkah menuju fase kedua kesepakatan.

Ketidakpastian Tata Kelola Gaza ke Depan

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal Telegram pada Minggu, juru bicara Hamas Hazem Kassem mendesak agar pembentukan komite teknokrat segera dipercepat. Pejabat Mesir tersebut menambahkan bahwa Hamas dijadwalkan bertemu dengan faksi-faksi Palestina lainnya pada pekan ini guna memfinalisasi pembentukan komite tersebut. Delegasi Hamas akan dipimpin oleh negosiator utama mereka, Khalil Al-Hayya.

Trump sebelumnya menyatakan bahwa Dewan Perdamaian akan bertugas mengawasi kinerja komite teknokrat serta menangani isu-isu krusial seperti perlucutan senjata Hamas, penempatan pasukan keamanan internasional, penarikan tambahan pasukan Israel, dan rekonstruksi Gaza. Pemerintah AS mengklaim telah terjadi kemajuan terbatas di bidang-bidang tersebut, dan pengumuman anggota dewan diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis lalu menyebut bahwa diplomat asal Bulgaria, Nickolay Mladenov, telah ditunjuk sebagai direktur jenderal Dewan Perdamaian. Mladenov pernah menjabat sebagai menteri pertahanan dan luar negeri Bulgaria, serta menjadi utusan PBB untuk Irak sebelum dipercaya sebagai utusan khusus PBB untuk perdamaian Timur Tengah pada periode 2015–2020. Selama masa tugasnya, ia dikenal memiliki hubungan kerja yang cukup baik dengan Israel dan kerap berperan dalam meredakan ketegangan antara Israel dan Hamas.

Masih pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menggelar pertemuan di Yerusalem dengan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi. Saar menegaskan komitmen Israel untuk menjalankan rencana Trump, sementara Motegi menyampaikan kesiapan Jepang untuk berkontribusi aktif dalam mendukung gencatan senjata.

Kementerian Luar Negeri Jepang menyebutkan bahwa Motegi telah mengunjungi Pusat Koordinasi Sipil-Militer yang berfungsi memantau pelaksanaan gencatan senjata. Ia juga dijadwalkan bertemu dengan Netanyahu serta pejabat Palestina di wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.