Ancaman Perang Baru dari Washington, Senator AS Desak Tindakan Militer jika Hamas–Hizbullah Tak Lucuti Senjata

Pernyataan tersebut disampaikan Graham saat melakukan kunjungan ke Israel, Minggu (21/12/2025). Ia menuduh Hamas justru memperkuat cengkeraman kekuasaannya di Jalur Gaza, meski wilayah itu baru saja memasuki masa gencatan senjata yang rapuh setelah perang panjang dan menghancurkan.

Gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada Oktober lalu, menghentikan konflik dua tahun di Gaza yang menewaskan ribuan warga sipil Palestina. Namun, kesepakatan itu terus dibayangi tudingan pelanggaran dari kedua belah pihak. Di sisi lain, gencatan senjata terpisah antara Israel dan Hizbullah di Lebanon, yang dimulai November 2024, juga belum sepenuhnya meredakan ketegangan karena serangan Israel masih terus terjadi di wilayah Lebanon.

Israel menjadikan pelucutan senjata Hamas dan Hizbullah, keduanya disebut sebagai sekutu Iran, sebagai syarat utama bagi apa yang mereka sebut ‘perdamaian jangka panjang’. Graham sepenuhnya mendukung sikap tersebut.

“Kita harus segera menyusun rencana, memberi batas waktu kepada Hamas, dan menuntut mereka melucuti senjata,” ujar Graham dalam konferensi pers. Ia bahkan menegaskan bahwa jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, ia akan mendorong Presiden Trump untuk memberi lampu hijau kepada Israel guna melancarkan serangan militer besar-besaran.

Menurut Graham, selama Hamas masih ada dan bersenjata, masa depan Gaza tidak akan pernah stabil. Ia mengklaim bahwa fase kedua gencatan senjata akan gagal total jika Hamas tidak dipaksa menyerah. Bahkan, ia menuding bahwa dalam waktu 90 hari setelah gencatan senjata, Hamas justru semakin mengonsolidasikan kekuasaan di Gaza, sebuah pernyataan yang diperdebatkan di tengah kondisi kemanusiaan Gaza yang masih lumpuh akibat blokade dan serangan berulang.

Ancaman serupa juga diarahkan kepada Hizbullah. Graham menyerukan keterlibatan militer langsung terhadap kelompok tersebut jika menolak melucuti senjata beratnya. Ia menyebut kemungkinan operasi bersama antara Amerika Serikat, Israel, dan Lebanon, termasuk dukungan udara, untuk menyingkirkan Hizbullah.

Padahal, pemerintah Lebanon telah menyatakan tengah menjalankan proses pelucutan senjata Hizbullah, dimulai dari wilayah selatan. Namun, Israel meragukan kemampuan militer Lebanon, sementara Hizbullah sendiri berulang kali menegaskan penolakan mereka untuk menyerahkan senjata, dengan alasan mempertahankan diri dari agresi Israel.

Pernyataan keras Graham muncul sehari setelah para mediator internasional, Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turki, mendesak Israel dan Hamas untuk benar-benar mematuhi gencatan senjata. Para mediator juga mendorong percepatan fase kedua kesepakatan, yang mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, pembentukan otoritas sementara non-Hamas, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, serta demiliterisasi wilayah tersebut.

Namun, Graham justru menyatakan dukungan terhadap penolakan Israel atas keterlibatan Turki dalam pasukan stabilisasi. Menurutnya, kehadiran Turki akan “mengguncang Israel hingga ke akar-akarnya”, seraya mengklaim tidak ada dukungan politik di Israel untuk opsi tersebut.

Di tengah pernyataan-pernyataan bernada perang itu, Hamas menyerukan kepada para mediator dan pemerintah Amerika Serikat agar menekan Israel untuk menghentikan pelanggaran gencatan senjata. Kelompok tersebut menuding Israel terus melancarkan serangan, meski kesepakatan damai masih berlaku.

Pada Minggu, badan pertahanan sipil Gaza melaporkan tembakan artileri Israel kembali menghantam sejumlah wilayah di selatan Gaza, termasuk Khan Yunis. Beberapa hari sebelumnya, serangan Israel terhadap sebuah sekolah yang dijadikan tempat penampungan pengungsi dilaporkan menewaskan enam orang, dua di antaranya anak-anak.

Pernyataan Lindsey Graham menambah kekhawatiran bahwa pendekatan militer semata, tanpa mengutamakan keadilan dan hak rakyat Palestina, justru akan memperpanjang penderitaan warga sipil dan menjauhkan kawasan dari perdamaian yang sejati.