Presiden Palestina Mahmoud Abbas Desak Dunia Bertindak, Minta AS Hentikan Ekspansi Israel di Tepi Barat

Dalam kunjungannya ke Oslo, Rabu (11/2/2026) waktu setempat, Abbas mengungkapkan bahwa isu tersebut telah ia bahas secara langsung dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store. Selain persoalan perluasan kendali Israel, keduanya juga menyinggung meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel serta pembekuan dana bantuan senilai sekitar 4 miliar dolar AS yang diperuntukkan bagi rakyat Palestina.

Abbas menegaskan bahwa kebijakan Israel tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan berpotensi menggagalkan berbagai upaya diplomatik yang sedang berjalan.

“Pelanggaran ini memerlukan sikap tegas dari pemerintah Amerika Serikat dan komunitas internasional. Langkah tersebut tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga menghambat inisiatif perdamaian yang tengah diupayakan,” ujar Abbas kepada awak media.

Rencana Israel Picu Kecaman Global

Sebelumnya, pada Minggu lalu, kabinet keamanan Israel menyetujui serangkaian kebijakan baru yang membuka jalan bagi perluasan pengaruh Israel di wilayah yang selama ini dikelola Otoritas Palestina berdasarkan Perjanjian Oslo sejak 1990-an.

Kebijakan itu memungkinkan warga Israel membeli lahan secara langsung di Tepi Barat. Selain itu, otoritas Israel juga akan memperoleh kewenangan untuk mengelola sejumlah situs keagamaan, termasuk yang berada di wilayah administratif Otoritas Palestina.

Langkah tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak di dunia internasional karena dinilai semakin mengikis prospek solusi dua negara.

Israel sendiri telah menguasai Tepi Barat sejak 1967. Di luar Yerusalem Timur yang telah dianeksasi, lebih dari 500.000 warga Israel kini menetap di permukiman dan pos-pos yang tersebar di wilayah tersebut, yang menurut hukum internasional dianggap ilegal.

Di sisi lain, sekitar tiga juta warga Palestina tinggal di Tepi Barat dan terus menghadapi berbagai pembatasan serta dinamika keamanan yang kompleks.

Seruan Abbas di Oslo menambah tekanan diplomatik terhadap Israel, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen Amerika Serikat dan komunitas global dalam menjaga prinsip hukum internasional serta mendorong terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah.