Foto ini memperlihatkan pemandangan desa Palestina Anin, sebelah barat Jenin, di Tepi Barat yang diduduki, dan sebagian tembok pemisah Israel yang kontroversial pada 22 Desember 2025. (Foto: AFP).
TULKAREM, (ERAKINI) - Kehidupan warga Palestina di Tepi Barat kian terhimpit setelah secara drastis membatasi izin kerja. Hanadi Abu Zant menjadi salah satu potret getir dari krisis ini. Hampir setahun ia tak sanggup membayar sewa apartemennya sejak izin kerjanya di dicabut. Saat pemilik tempat tinggalnya melibatkan polisi, Hanadi memilih bersembunyi di sebuah masjid demi menghindari pengusiran.
“Ketakutan terbesar saya adalah kehilangan rumah. Jika itu terjadi, kami harus tidur di mana? Di jalanan?” ucapnya dengan suara bergetar, sambil menahan tangis.
Hanadi hanyalah satu dari sekitar 100.000 warga Palestina yang kehilangan izin kerja menyusul pecahnya perang di Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Terjebak di wilayah pendudukan dengan lapangan kerja yang sangat terbatas dan upah yang jauh lebih rendah, mereka dihadapkan pada pilihan hidup yang kian sempit dan berisiko di tengah krisis ekonomi yang memburuk.
Banyak keluarga terpaksa menjual harta benda atau berutang demi memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, listrik, dan biaya pendidikan anak. Sebagian lainnya nekat membayar mahal untuk mendapatkan izin kerja ilegal melalui pasar gelap, atau mencoba masuk ke Israel secara sembunyi-sembunyi, meski harus mempertaruhkan penangkapan, kekerasan, atau bahkan nyawa jika disalahartikan sebagai militan.
Israel, yang telah menduduki Tepi Barat hampir enam dekade, menyatakan tidak memiliki kewajiban untuk mengizinkan warga Palestina bekerja di wilayahnya dan berdalih bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada alasan keamanan. Meski demikian, ribuan warga Palestina masih diizinkan bekerja di pemukiman Yahudi di Tepi Barat—pemukiman yang dibangun di atas tanah yang oleh rakyat Palestina dipandang sebagai bagian dari negara merdeka mereka di masa depan.
Bank Dunia telah memperingatkan bahwa perekonomian Tepi Barat berada di ambang kehancuran akibat pembatasan ketat yang diterapkan Israel. Data Biro Statistik Pusat Palestina menunjukkan tingkat pengangguran melonjak hingga mendekati 30 persen pada akhir tahun lalu, jauh meningkat dibandingkan sekitar 12 persen sebelum perang.
Sebelum konflik pecah, puluhan ribu warga Palestina menggantungkan hidup dari pekerjaan di Israel, terutama di sektor konstruksi dan jasa. Upah yang mereka terima di sana bisa lebih dari dua kali lipat dibandingkan penghasilan di Tepi Barat yang terkurung daratan. Selama puluhan tahun, ekonomi wilayah ini telah tertekan oleh pos pemeriksaan Israel, perampasan tanah, serta berbagai pembatasan pergerakan. Tak sedikit warga Palestina juga mengkritik Otoritas Palestina, yang memiliki kewenangan terbatas, karena dinilai gagal menciptakan lapangan kerja yang memadai.
Dari sekitar 100.000 izin kerja yang dicabut setelah perang meletus, Israel baru memulihkan kurang dari 10.000 izin, menurut Gisha, sebuah organisasi Israel yang memperjuangkan kebebasan bergerak bagi warga Palestina.
Pendapatan warga Palestina yang bekerja di Israel menyuntikkan sekitar 4 miliar dolar AS ke perekonomian Palestina pada 2022, berdasarkan data Institut Studi Keamanan Nasional Israel. Angka tersebut setara dengan hampir dua pertiga anggaran Otoritas Palestina pada tahun yang sama, menunjukkan betapa krusialnya akses kerja tersebut bagi kelangsungan ekonomi Palestina.
Seorang pejabat Israel, yang berbicara tanpa menyebut nama, kembali menegaskan bahwa warga Palestina tidak memiliki hak otomatis untuk memasuki Israel, dan bahwa izin kerja sepenuhnya bergantung pada pertimbangan keamanan.
Israel merebut Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur dalam perang Timur Tengah tahun 1967, wilayah yang hingga kini menjadi inti tuntutan Palestina untuk negara merdeka. Sekitar tiga juta warga Palestina tinggal di Tepi Barat, berdampingan dengan lebih dari 500.000 pemukim Israel yang dapat bergerak bebas tanpa hambatan.
Perang di Gaza telah memicu peningkatan ketegangan, termasuk serangan terhadap Israel serta lonjakan kekerasan oleh pemukim. Operasi militer Israel yang diklaim bertujuan membubarkan kelompok bersenjata justru menimbulkan kerusakan luas di Tepi Barat dan memaksa puluhan ribu warga Palestina meninggalkan rumah mereka.
Di tengah tekanan ekonomi, pendudukan yang berkelanjutan, dan hilangnya akses kerja, warga Palestina di Tepi Barat kian terdesak, berjuang mempertahankan martabat dan sekadar bertahan hidup di tanah mereka sendiri.
