PBB Masukkan Israel ke Daftar Hitam Kekerasan Seksual, Tel Aviv Putus Hubungan dengan Guterres

“Kami selesai dengan sekretaris jenderal ini,” kata Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon dalam video yang diunggah di platform X pada Kamis, sambil mengecam laporan yang akan dirilis kantor Guterres, dilansir Al Jazeera, Jumat (29/5/2026).

Laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB mengenai kekerasan seksual terkait konflik biasanya terlebih dahulu disampaikan kepada negara-negara terkait sebelum dipublikasikan. 

Pada Agustus tahun lalu, laporan tersebut telah memperingatkan bahwa Israel dapat dimasukkan ke dalam daftar pihak yang diduga atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata.

“Keputusan memasukkan Israel ke daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan,” ujar Danon.

“Sekretaris jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima,” tambahnya.

Misi Israel untuk PBB dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya tidak akan menjalin kontak dengan kantor sekretaris jenderal selama Guterres masih memimpin organisasi tersebut.

Kementerian Luar Negeri Israel juga mengecam keras laporan yang akan datang itu. “Keputusan PBB yang memalukan dan absurd untuk memasukkan entitas Israel dalam lampiran laporan CRSV (kekerasan seksual terkait konflik) semakin membuktikan watak asli PBB: organisasi yang dipolitisasi dan korup, yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menjadikan Israel sebagai target utama,” tulis juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, di X.

Juru bicara Guterres mengatakan pihaknya mengetahui pernyataan Danon tersebut. “Dari pihak kami, pintu sekretaris jenderal tetap terbuka,” kata Stephane Dujarric.

Pelapor khusus PBB untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, Reem Alsalem, menyebut langkah memasukkan Israel ke daftar hitam kekerasan seksual sebagai sesuatu yang “sudah sangat terlambat”.

“Pencantuman ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama,” tulis Alsalem di X. “Saya sebelumnya telah menyampaikan kekecewaan karena Israel belum dimasukkan dalam daftar, mengingat kekerasan seksual sistematis, berskala besar, dan mengerikan yang dilakukan Israel terhadap perempuan, laki-laki, dan anak-anak Palestina telah didokumentasikan serta diverifikasi secara independen,” tambahnya.

Pola Kekerasan Sistematis
Pada Agustus lalu, PBB menyebut terdapat “informasi kredibel” mengenai kekerasan seksual yang dilakukan pasukan keamanan Israel terhadap tahanan Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya. PBB juga menyatakan para inspektur mereka ditolak mengakses fasilitas tersebut.

“Kami telah mengundang perwakilan PBB datang ke Israel untuk memeriksa tuduhan-tuduhan konyol itu. Mereka memilih untuk tidak datang,” kata Danon.

Warga Palestina yang ditahan di penjara Israel, khususnya mereka yang ditangkap dari Gaza sejak perang Israel dimulai pada 2023, telah lama mengungkapkan perlakuan tidak manusiawi yang mereka alami dari penjaga dan tentara, termasuk penyiksaan dan kekerasan seksual. Organisasi hak asasi manusia internasional menyebut kesaksian tersebut sebagai bagian dari pola yang lebih luas dan sistematis.

Selain itu, laporan West Bank Protection Consortium bulan lalu menemukan bahwa kekerasan seksual dan bentuk kekerasan berbasis gender lain yang dilakukan pemukim dan tentara Israel mendorong warga Palestina meninggalkan wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Bahkan warga asing, termasuk mereka yang berada dalam armada bantuan menuju Gaza baru-baru ini, mengaku para aktivis yang dibebaskan setelah diculik di perairan internasional mengalami berbagai bentuk pelecehan saat ditahan Israel, termasuk sedikitnya 15 kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan.

Awal bulan ini, Israel juga membantah tuduhan pemerkosaan oleh pasukannya yang diungkap dalam kolom jurnalis senior The New York Times Nicholas Kristof. Pemerintah Israel merespons laporan tersebut dengan menyatakan akan mengambil langkah luar biasa berupa menggugat surat kabar itu. Laporan Kristof didasarkan pada kesaksian 14 korban Palestina laki-laki dan perempuan.

Hubungan antara PBB dan Israel terus memburuk dan mencapai titik terendah sejak 7 Oktober 2023, ketika Hamas melancarkan serangan yang kemudian diikuti perang Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina.

Otoritas Israel berkali-kali mengkritik Guterres dan pejabat PBB lainnya atas kecaman terhadap tindakan militer Israel di Gaza. Pada 2024, Guterres bahkan dinyatakan sebagai “persona non grata” di Israel.