Soal Pembayaran Dam, Musyrif Diny Persilakan Jemaah Ikuti Fatwa yang Membuat Tenang Beribadah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya kembali menegaskan Fatwa Nomor 41 Tahun 2011 yang menyatakan penyembelihan dam atas haji tamattu dan qiran harus dilakukan di Tanah Haram. 

Jika dilakukan di luar Tanah Haram, hukumnya dinyatakan tidak sah. Di sisi lain, Kemenhaj membuka opsi penyembelihan dam dilakukan di Tanah Air maupun di Tanah Haram. 
Adapun pandangan yang membolehkan dam dilakukan di Indonesia juga pernah disampaikan Muhammadiyah.

“Sebenarnya dua fatwa ini boleh dikatakan tidak berhadapan secara penuh. Karena fatwa yang satu membolehkan (di Tanah Air), tidak mengharuskan. Yang satu lagi mengharuskan di Tanah Haram,” kata  Gusrizal Gazahar saat ditemui di Makkah, Jumat (15/5/2026).

Gusrizal yang juga Ketua MUI mengatakan, kedua fatwa tersebut merupakan hasil ijtihad ulama sehingga tidak berada dalam posisi saling menegasikan.

Karena itu, menurut dia, jamaah haji tidak perlu dipaksa mengikuti salah satu pandangan tertentu.

“Manapun fatwa yang mereka pilih, itu adalah pilihan hati mereka. Mana yang membuat mereka tenang dan damai sesuai dengan guru yang memberikan fatwa kepada mereka. Itu sikap kita,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tugas Musyrif Diny adalah mengawal pilihan jemaah agar pelaksanaan dam berjalan sesuai aturan dan memberikan rasa aman.

Bagi jemaah yang mengikuti fatwa MUI, kata dia, penyembelihan dam harus dilakukan melalui Lembaga Adahi yang ditunjuk resmi otoritas Arab Saudi untuk menangani dam jamaah haji.

Sementara itu, jemaah yang memilih menyembelih dam di Indonesia juga harus mendapatkan perlindungan dan kepastian bahwa lembaga pengelola dam benar-benar terpercaya serta prosesnya transparan.

Gusrizal berharap tidak ada pihak yang mempertentangkan kedua fatwa tersebut karena justru dapat menimbulkan kebingungan di tengah jemaah.

“Padahal posisinya keduanya sama-sama berijtihad. Dan kita tahu, ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang sama,” ucapnya.

Ia memastikan baik MUI maupun organisasi keagamaan lain yang mengeluarkan fatwa tidak akan menggiring jamaah dengan perdebatan fiqih.

“Ini fatwa Majelis Ulama, siapa yang nyaman dengan itu, amalkan. Dan ini fatwa lembaga-lembaga keumatan lainnya, mereka juga selama ini telah berfatwa,” kata dia.