Rusia Jadi Negara Pertama Akui Pemerintahan Rezim Taliban di Afghanistan

Langkah ini bukan hanya memperkuat hubungan bilateral Moskwa-Kabul, tetapi juga menandai perubahan besar dalam peta geopolitik Asia Tengah pasca penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) empat tahun lalu. Di tengah sanksi internasional dan isolasi global terhadap Taliban, keputusan Rusia membuka babak baru dalam perebutan pengaruh di kawasan strategis itu menempatkan Moskwa sebagai pemain kunci dalam masa depan Afghanistan.

“Kami percaya bahwa tindakan pengakuan resmi terhadap pemerintahan Emirat Islam Afghanistan akan memberikan dorongan bagi pengembangan kerja sama bilateral yang produktif antara negara kami di berbagai bidang,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia, dilansir Al Jazeera, Jumat (4/7/2025).

Langkah ini menjadikan Rusia sebagai negara pertama di dunia yang mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.  “Keputusan berani ini akan menjadi contoh bagi negara lain,” kata Menteri Luar Negeri Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, dalam sebuah video pertemuan pada Kamis dengan Duta Besar Rusia untuk Kabul, Dmitry Zhirnov, yang diposting di platform X.

Langkah ini kemungkinan akan diawasi ketat oleh Washington, yang telah membekukan miliaran aset milik bank sentral Afghanistan dan menerapkan sanksi terhadap beberapa pemimpin senior Taliban. Hal ini turut menyebabkan sektor perbankan Afghanistan terputus dari sistem keuangan internasional.

Kelompok Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, ketika pasukan AS yang mendukung pemerintah yang diakui secara internasional menarik diri dari negara itu.

Rusia yang menyebut penarikan AS sebagai "kegagalan", sejak saat itu mulai menormalisasi hubungan dengan otoritas Taliban, memandang mereka sebagai mitra ekonomi potensial dan sekutu dalam memerangi terorisme.

Delegasi Taliban telah menghadiri forum ekonomi utama Rusia di Saint Petersburg pada 2022 dan 2024, dan diplomat tertinggi kelompok tersebut bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, di Moskwa pada Oktober tahun lalu.

Pada Juli 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Taliban sebagai “sekutu dalam perang melawan terorisme” – khususnya melawan kelompok Islamic State Khorasan Province (ISKP/ISIS-K), yang bertanggung jawab atas sejumlah serangan mematikan di Afghanistan dan Rusia.

Pada April, Mahkamah Agung Rusia mencabut status “teroris” dari kelompok tersebut. Lavrov pada bulan itu menyatakan bahwa “otoritas baru di Kabul adalah sebuah realitas”, dan mendesak Moskwa untuk menerapkan kebijakan “pragmatis, bukan ideologis” terhadap Taliban.

Persaingan Pengaruh
Sikap Moskwa terhadap Taliban telah berubah drastis dalam dua dekade terakhir. Taliban dibentuk pada 1994 selama Perang Saudara Afghanistan, sebagian besar oleh mantan pejuang Mujahidin yang didukung AS, yang pernah melawan Uni Soviet pada 1980-an.

Perang Soviet–Afghanistan berakhir dengan kekalahan telak bagi Moskwa dan diyakini mempercepat runtuhnya Uni Soviet. Rusia memasukkan Taliban dalam daftar kelompok “teroris” pada 2003 karena dukungan mereka terhadap separatis di Kaukasus Utara.

Namun kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada 2021 memaksa Rusia dan negara-negara regional lainnya untuk mengubah pendekatan mereka dalam persaingan pengaruh.

Rusia menjadi negara pertama yang membuka kantor perwakilan bisnis di Kabul setelah pengambilalihan oleh Taliban, dan telah mengumumkan rencana menjadikan Afghanistan sebagai pusat transit gas menuju Asia Tenggara.

Hingga kini, pemerintahan Taliban belum diakui secara resmi oleh badan internasional manapun, dan PBB masih merujuk pada mereka sebagai “otoritas de facto Taliban”.