Aktivis Israel dan Palestina berkumpul di Prancis mendesak dunia bertindak, serukan komunitas internasional tidak mengabaikan solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan. (Foto: AFP).
PARIS, (ERAKINI) – Di tengah konflik berkepanjangan yang terus mengguncang Timur Tengah, perwakilan masyarakat sipil dari dan berkumpul di Prancis untuk menyerukan agar komunitas internasional tidak mengabaikan sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Pertemuan yang berlangsung pada Jumat itu dihadiri oleh para menteri luar negeri serta pejabat senior dari puluhan negara. Agenda tersebut sekaligus menandai satu tahun sejak lahirnya Deklarasi New York yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memuat peta jalan menuju pembentukan negara Palestina dan mendorong sejumlah negara untuk memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina.
Pemerintah Prancis menilai forum tersebut semakin penting mengingat situasi kawasan yang masih diliputi konflik, tingginya jumlah korban sipil, serta belum optimalnya implementasi gencatan senjata di Gaza. Menurut Paris, dukungan internasional terhadap upaya perdamaian tidak boleh melemah meskipun tantangan di lapangan terus meningkat.
Dalam forum itu, para peserta menyusun dokumen berisi delapan poin “Seruan untuk Bertindak” yang menekankan sejumlah langkah mendesak, termasuk gencatan senjata permanen, penghentian ekspansi permukiman, percepatan rekonstruksi Gaza, reformasi tata kelola pemerintahan Palestina, serta peningkatan dukungan internasional terhadap kelompok-kelompok masyarakat sipil.
Dokumen tersebut rencananya akan disampaikan kepada para pemimpin negara anggota G7 yang akan menggelar pertemuan tingkat tinggi di Prancis pada pekan depan.
Para penyelenggara memperingatkan bahwa kondisi di lapangan terus memburuk. Gaza masih menghadapi kerusakan besar akibat perang, sementara masyarakat Israel tetap hidup di bawah ancaman keamanan. Di saat yang sama, meningkatnya kekerasan pemukim, perluasan permukiman, serta berbagai kebijakan yang dinilai melemahkan prospek berdirinya negara Palestina semakin mempersempit peluang tercapainya solusi politik jangka panjang.
Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya kritik dari sejumlah negara Barat terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Banyak pihak menilai perluasan permukiman Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki berpotensi menghambat terwujudnya negara Palestina yang berdaulat dan berkelanjutan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah proyek pembangunan kawasan permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem. Para diplomat menilai proyek tersebut dapat memisahkan wilayah-wilayah Palestina di Tepi Barat serta mengurangi keterhubungan dengan Yerusalem Timur, yang selama ini dipandang Palestina sebagai calon ibu kota negara mereka.
Sebagai bentuk tekanan diplomatik, Inggris, Kanada, Prancis, dan Norwegia baru-baru ini mengumumkan sanksi terkoordinasi terhadap sejumlah individu dan jaringan yang dituduh terlibat dalam pendanaan maupun pelaksanaan kekerasan di Tepi Barat.
Meski demikian, pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh perwakilan resmi Israel maupun Amerika Serikat. Kedutaan Israel di Prancis menyatakan bahwa forum tersebut tidak dianggap sebagai sarana yang efektif untuk mendorong perdamaian. Pihak Israel juga kembali menegaskan pandangannya bahwa berbagai proposal pembentukan negara Palestina sebelumnya telah beberapa kali ditolak oleh pihak Palestina.
Di tengah perbedaan sikap yang masih tajam, para peserta konferensi menilai peluang mewujudkan solusi dua negara memang belum tertutup sepenuhnya. Namun mereka memperingatkan bahwa ruang untuk mencapai kesepakatan politik semakin menyempit seiring berjalannya waktu, sehingga diperlukan langkah nyata dan dukungan internasional yang lebih kuat untuk mencegah konflik berkepanjangan terus berlanjut.
