Pemungutan Suara PBB soal Gaza Belum Mulai, Israel Sudah Serukan Penolakan terhadap Negara Palestina

YERUSALEM, (ERAKINI) - Menjelang pemungutan suara penting di Dewan Keamanan PBB mengenai rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Amerika Serikat, para pemimpin Israel kembali menolak berdirinya negara Palestina. Meskipun komunitas internasional semakin gencar mendorong solusi dua negara, pemerintah Israel tetap bergeming.

Melansir Arab News, resolusi yang akan dibahas Senin (17/11/2025) ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi Presiden AS, Donald Trump. Dalam rancangan terbaru, PBB membuka peluang pembentukan negara Palestina di masa mendatang, sebuah poin yang langsung ditentang oleh kabinet Israel.

Dalam rapat kabinet, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan menerima konsep negara Palestina dalam bentuk apa pun. Sikap ini memicu kritik internal, terutama dari kubu sayap kanan ekstrem dalam koalisi.

Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan sekaligus tokoh garis keras, menuding Netanyahu gagal merespons gelombang pengakuan negara Palestina yang belakangan datang dari negara-negara Barat. Ia mendesak Perdana Menteri untuk segera mengambil langkah tegas.

“Seluruh dunia harus memahami bahwa negara Palestina tidak akan pernah berdiri di tanah ini,” tegas Smotrich dalam pernyataannya di platform X.

Netanyahu menjawab dengan nada keras, menyatakan bahwa ia tidak memerlukan “saran, komentar, atau cuitan” untuk menentukan arah kebijakan Israel. Gelombang penolakan meluas ke anggota kabinet lainnya. Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan bahwa pendirian negara Palestina “bukan bagian dari kebijakan Israel”.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Gideon Saar menyebut gagasan itu sebagai ancaman langsung. “Kami tidak akan pernah menyetujui berdirinya negara teror di jantung Tanah Israel,” ujarnya.

Pernyataan paling kontroversial datang dari Itamar Ben Gvir, tokoh ultranasionalis dan Menteri Keamanan Nasional, yang secara ofensif menyebut identitas Palestina sebagai sekadar ciptaan.

PBB dan Harapan Baru untuk Gaza
Rancangan resolusi Dewan Keamanan ini menjadi kunci masuk ke fase kedua kesepakatan gencatan senjata yang telah diberlakukan bulan lalu setelah perang dua tahun yang dipicu serangan 7 Oktober 2023.

Pada fase pertama, 20 sandera Israel yang masih hidup telah dibebaskan, bersama hampir seluruh dari 28 sandera yang meninggal dalam penyanderaan. Sebagai bagian dari pertukaran, Israel telah melepaskan hampir 2.000 warga Palestina dari penjara serta mengembalikan 330 jenazah syuhada kepada keluarga mereka, sebuah pengingat pilu tentang luka panjang pendudukan.

Di tengah penolakan berulang dari pemerintah Israel, resolusi PBB ini menjadi secercah harapan baru bagi masa depan Gaza dan perjuangan panjang rakyat Palestina. Dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina terus menguat, sementara suara penolakan dari pemerintahan Israel menunjukkan betapa pentingnya tekanan global untuk menghadirkan keadilan.