Seorang wanita Palestina berjalan melewati hujan badai melewati bangunan-bangunan yang hancur akibat serangan Israel di lingkungan Sheikh Radwan, Kota Gaza. (Foto: AP).
NEW YORK, (ERAKINI) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijadwalkan melakukan pada Senin (17/11/2025) terkait rancangan yang mendukung rencana versi . Menurut para diplomat, Amerika telah mendorong pembahasan intensif selama sepekan terakhir untuk mengamankan dukungan dari 15 anggota Dewan.
Upaya Washington ini dilakukan setelah dua tahun perang Israel–Hamas yang telah menghancurkan Gaza dan menewaskan puluhan ribu warga sipil Palestina. Dalam dokumen rancangan yang dikirimkan ke anggota Dewan, Washington menyambut pembentukan sebuah Dewan Perdamaian, badan pemerintahan transisi untuk Gaza yang secara teoritis akan dipimpin langsung oleh Trump hingga akhir 2027.
Dewan tersebut akan memberi mandat kepada negara anggota membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), bekerja bersama Israel, Mesir, dan pasukan keamanan Palestina yang baru dilatih. Tujuannya: mengamankan perbatasan dan mengurangi kemampuan militer di wilayah Gaza.
Versi terbaru rancangan itu juga menyinggung kemungkinan pembentukan negara Palestina, meski tanpa kejelasan mekanisme dan otoritas lokal.
Amerika Serikat, bersama sejumlah negara Arab dan mayoritas Muslim seperti Mesir, Arab Saudi, Turki, Qatar, UEA, Indonesia, Pakistan, dan Yordania, mendesak agar resolusi tersebut segera disetujui. Dalam pernyataan bersama, mereka menekankan perlunya pengadopsian cepat demi stabilitas kawasan. Namun lonjakan dukungan ini ternyata tidak bulat.
Di saat bersamaan, Rusia mengedarkan rancangan alternatif kepada anggota DK PBB. Berbeda dengan rancangan AS yang mendorong pembentukan Dewan Perdamaian dan pengerahan cepat pasukan internasional, versi Rusia menolak kedua gagasan tersebut.
Rancangan Rusia hanya menyambut setiap inisiatif yang menuju gencatan senjata—tanpa menyebut Trump, serta meminta Sekjen PBB menyusun laporan soal kemungkinan pengerahan pasukan stabilisasi di Gaza.
Rusia menilai rancangan AS tidak mempertimbangkan solusi dua negara, prinsip yang selama ini menjadi dasar penyelesaian konflik Israel–Palestina.
AS Tekan DK PBB: “Menolak Resolusi Ini Berarti Mendukung Hamas atau Perang Baru”
Dalam opini yang diterbitkan di The Washington Post, Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyebut gencatan senjata saat ini sebagai kondisi yang “sangat rapuh”. Ia memperingatkan bahwa penolakan terhadap rancangan AS sama saja dengan “memilih kelanjutan kekuasaan Hamas atau menyeret kawasan kembali ke perang bersama Israel.”
Pernyataannya menuai kritik luas, terutama dari negara-negara yang menilai pendekatan AS mengabaikan penderitaan rakyat Palestina dan tidak menawarkan mekanisme konkret untuk perlindungan sipil maupun pemantauan independen.
Sejumlah diplomat menyatakan bahwa, meskipun sebagian anggota Dewan menerima garis besar rencana perdamaian AS, masih banyak keraguan mengenai: minimnya mekanisme pengawasan DK PBB, tidak jelasnya peran Otoritas Palestina, arti sebenarnya dari mandat pasukan ISF di Gaza.
Kritik terbesar datang dari negara-negara yang mendukung hak-hak rakyat Palestina. Mereka menilai rancangan AS cenderung menguatkan kendali eksternal atas Gaza tanpa mengakui aspirasi dan kepemimpinan Palestina sendiri.
