Pernyataan Katz tersebut muncul setelah laporan di media Israel dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa Zamir menentang rencana pemerintah untuk menduduki Jalur Gaza sepenuhnya.
"Adalah hak dan kewajiban Kepala Staf untuk menyampaikan posisinya di forum yang tepat, dan setelah keputusan dibuat oleh eselon politik, (angkatan darat) akan melaksanakannya dengan tekad dan profesionalisme hingga tujuan perang tercapai," tulis Katz.
"Sebagai menteri pertahanan yang bertanggung jawab atas (angkatan darat) atas nama pemerintah, saya harus memastikan bahwa keputusan ini dilaksanakan — dan memang akan demikian," tambahnya.
Menurutnya, penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera mengharuskan pengambilan keputusan tambahan terkait cara memajukan tujuan perang. “Melenyapkan Hamas sekaligus menciptakan kondisi untuk pembebasan para sandera," katanya.
Namun demikian, Kepala Staf Zamir belum membuat pernyataan publik mengenai masalah tersebut tetapi dilaporkan menyatakan penentangannya terhadap pendudukan militer penuh di Gaza selama pertemuan terbatas antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kepala keamanan pada hari Selasa.
Menurut lembaga penyiaran publik Kan 11, Zamir memperingatkan bahwa pendudukan semacam itu akan menjadi jebakan.
Media Israel melaporkan bahwa Netanyahu akan mengumpulkan kabinet keamanannya pada hari Kamis untuk membuat keputusan akhir tentang langkah selanjutnya dalam perang di wilayah Palestina.
Media yang sama memperkirakan bahwa militer akan memperluas operasi di seluruh wilayah Gaza, termasuk di daerah padat penduduk tempat para sandera diyakini ditawan.
