Bangladesh Siap Turun ke Gaza! Nyatakan Ingin Bergabung dengan Pasukan Stabilisasi Internasional

WASHINGTON, (ERAKINI) - Pemerintah Bangladesh menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam pasukan stabilisasi internasional yang direncanakan akan ditempatkan di Jalur Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan kepada pemerintah Amerika Serikat dalam pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung di Washington pada Sabtu (10/1/2026) waktu setempat.

Dalam keterangan resminya, Bangladesh mengungkapkan bahwa Penasihat Keamanan Nasional Khalilur Rahman telah bertemu dengan dua diplomat senior Amerika Serikat, Allison Hooker dan Paul Kapur. Dalam pertemuan itu, Rahman menyampaikan ketertarikan Bangladesh, secara prinsip, untuk menjadi bagian dari misi internasional yang bertujuan menjaga stabilitas di Gaza.

“Bangladesh menyatakan minat pada tingkat prinsip untuk bergabung dengan pasukan stabilisasi internasional yang akan dikerahkan di Gaza,” demikian bunyi pernyataan pemerintah Bangladesh. Namun, pernyataan tersebut belum merinci bentuk, skala, maupun peran konkret yang akan diambil Dhaka dalam misi tersebut. Hingga kini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga belum memberikan tanggapan resmi.

Rencana pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza mengacu pada resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disahkan pada pertengahan November lalu. Resolusi itu memberikan mandat kepada Dewan Perdamaian dan negara-negara mitra untuk membentuk pasukan sementara di Gaza, yang penempatannya dikaitkan dengan dimulainya gencatan senjata pada Oktober.

Namun, gencatan senjata tersebut hingga kini belum bergerak melampaui tahap awal. Kemajuan menuju fase berikutnya masih sangat terbatas. Sejak gencatan senjata diberlakukan, lebih dari 400 warga Palestina dan tiga tentara Israel dilaporkan tewas. Sementara itu, hampir seluruh dari lebih dua juta penduduk Gaza kini hidup di hunian sementara atau bangunan yang rusak, di wilayah terbatas tempat pasukan Israel telah mundur dan Hamas kembali menegaskan kendalinya.

Ketegangan politik dan militer masih tinggi. Israel dan Hamas tetap berselisih tajam mengenai tahapan lanjutan dari gencatan senjata, saling menuduh melakukan pelanggaran kesepakatan. Di sisi lain, operasi militer Israel di Gaza sejak akhir 2023 telah menewaskan puluhan ribu orang, memicu krisis kelaparan, serta memaksa seluruh penduduk Gaza mengalami pengungsian internal.

Sejumlah pakar hak asasi manusia, akademisi, serta penyelidikan PBB menyebut tindakan tersebut berpotensi masuk dalam kategori genosida. Israel menolak tudingan tersebut dan menyatakan bahwa seluruh operasi militernya merupakan bentuk pembelaan diri atas serangan Hamas pada 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan lebih dari 250 orang disandera.

Di tengah situasi yang masih rapuh dan penuh ketidakpastian ini, pernyataan minat Bangladesh untuk bergabung dalam pasukan internasional menambah dinamika baru dalam upaya internasional mencari stabilitas jangka panjang di Gaza.