Para militan Palestina berjaga pada hari penyerahan sandera yang ditahan di Gaza sejak serangan mematikan 7 Oktober 2023 kepada Komite Internasional Palang Merah (ICRC), sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera-tahanan antara Hamas dan Israel, di Khan Younis, Jalur Gaza selatan, 13 Oktober 2025. (Foto: Reuters).
NEW YORK, (ERAKINI) - Wacana pengerahan pasukan internasional ke Jalur Gaza kembali mengemuka. Dua pejabat Amerika Serikat mengungkapkan bahwa sebuah pasukan stabilisasi multinasional yang mengantongi mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berpeluang diterjunkan paling cepat dalam waktu satu bulan ke depan. Namun, satu hal ditegaskan sejak awal: pasukan ini tidak disiapkan untuk menghadapi atau memerangi .
Melansir Arab News, pasukan tersebut dikenal sebagai Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Menurut para pejabat AS, misi utama ISF difokuskan pada pengamanan dan stabilisasi wilayah pascagencatan senjata, bukan operasi tempur. Sejumlah negara disebut telah menyatakan minat untuk berpartisipasi, sementara Washington masih merampungkan rancangan teknis, mulai dari jumlah personel, susunan pasukan, lokasi penempatan, sistem pelatihan, hingga aturan keterlibatan di lapangan.
Seorang perwira tinggi Amerika berpangkat mayor jenderal dikabarkan masuk dalam bursa calon pemimpin ISF. Meski demikian, keputusan resmi terkait kepemimpinan pasukan tersebut belum ditetapkan.
Rencana pengerahan ISF merupakan bagian penting dari fase lanjutan skema perdamaian Gaza yang diusulkan Presiden AS Donald Trump. Tahap awal dari rencana ini ditandai dengan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober lalu, setelah perang berkepanjangan selama hampir dua tahun. Dalam fase tersebut, Hamas membebaskan sejumlah sandera, sementara Israel melepas warga Palestina yang selama ini ditahan—sebuah langkah yang dipandang banyak pihak sebagai isyarat awal ke arah deeskalasi.
Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengakui bahwa proses menuju fase kedua dilakukan secara intens dan tertutup. “Banyak persiapan yang sedang berlangsung di balik layar. Tujuannya jelas: menciptakan perdamaian yang benar-benar bertahan lama,” ujarnya.
Di tengah dinamika global itu, Indonesia menyatakan sikap tegas untuk mendukung pemulihan Gaza. Pemerintah Indonesia menyampaikan kesiapan mengirim hingga 20.000 personel militer, dengan fokus pada misi kemanusiaan seperti layanan kesehatan dan pembangunan kembali infrastruktur yang hancur akibat perang. Juru bicara Kementerian Pertahanan RI, Rico Sirait, menegaskan bahwa langkah tersebut masih dalam tahap perencanaan. “Kami sedang menyusun struktur organisasi pasukan yang akan diterjunkan jika keputusan politik telah diambil,” katanya.
Sementara itu, kondisi di Gaza tetap memprihatinkan. Israel masih menguasai lebih dari separuh wilayah Jalur Gaza, sementara hampir dua juta warga Palestina bertahan hidup di area yang sebagian besar berada di bawah kendali Hamas. Dalam skema yang tengah dibahas oleh Dewan Perdamaian, badan yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, ISF direncanakan ditempatkan di wilayah yang saat ini dikuasai Israel.
Seiring ISF mengambil peran menjaga stabilitas, rencana tersebut menyebutkan bahwa pasukan Israel akan ditarik secara bertahap. Penarikan ini dikaitkan dengan sejumlah tolok ukur, tahapan, dan tenggat waktu yang berhubungan dengan proses demiliterisasi Gaza.
Resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada 17 November lalu memberikan legitimasi bagi Dewan Perdamaian bersama negara-negara mitranya untuk membentuk ISF. Presiden Trump juga menyatakan bahwa daftar tokoh dunia yang akan duduk di Dewan Perdamaian itu akan diumumkan pada awal tahun depan.
Dalam resolusi yang sama, ISF diperbolehkan bekerja sama dengan aparat kepolisian Palestina yang telah menjalani pelatihan dan verifikasi internasional. Kerja sama ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan dengan menargetkan demiliterisasi Gaza, termasuk pembongkaran serta pencegahan pembangunan ulang infrastruktur militer dan ofensif. Namun, hingga kini, mekanisme konkret pelaksanaan rencana tersebut masih belum sepenuhnya jelas.
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyebut bahwa mandat Dewan Keamanan memungkinkan ISF menggunakan berbagai cara yang dianggap perlu untuk menjalankan tugasnya, termasuk opsi penggunaan kekuatan. Ia menegaskan bahwa aturan keterlibatan masih menjadi bahan perundingan dengan masing-masing negara kontributor pasukan.
Di sisi lain, Hamas menyatakan bahwa isu pelucutan senjata belum pernah dibahas secara resmi dengan para mediator internasional, Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Sikap kelompok tersebut tetap konsisten: mereka menolak meletakkan senjata selama negara Palestina yang merdeka dan berdaulat belum terwujud.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dalam pernyataannya pada Minggu lalu, menyebut bahwa fase kedua kesepakatan perdamaian akan diarahkan pada demiliterisasi. Ia mengungkapkan bahwa AS tengah mendorong pembentukan gugus tugas multinasional untuk menjalankan agenda tersebut.
Meski menyatakan terbuka terhadap inisiatif itu, Netanyahu mengakui adanya keterbatasan. Menurutnya, pasukan internasional mungkin mampu menangani sebagian tugas, tetapi ada persoalan mendasar yang dinilainya berada di luar jangkauan mereka. “Kita akan melihat bagaimana semua ini berjalan,” ujarnya.
Di tengah berbagai rencana dan perdebatan global, suara rakyat Palestina tetap menjadi kunci. Bagi banyak pihak, stabilitas sejati di Gaza tidak hanya soal pasukan dan senjata, melainkan pengakuan atas hak, keadilan, dan berdirinya negara Palestina yang merdeka.
