Anggota Pertahanan Sipil Palestina berdiri di samping jenazah warga Palestina tak dikenal yang jenazahnya dikembalikan oleh Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi AS, di luar Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis, Jalur Gaza selatan, pada 22 Oktober 2025. (Foto: AFP).
KHAN YOUNIS, (ERAKINI) - Di tengah kabut konflik yang belum mereda, otoritas kesehatan di Gaza mengonfirmasi bahwa Israel pada Jumat (14/11/2025) pagi memulangkan 15 jenazahwarga Palestina ke wilayah . Serah terima ini berlangsung di Rumah Sakit Nasser, Khan Younis, sebagai bagian dari kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan yang ditengahi Amerika Serikat.
Pemulangan ini dilakukan sehari setelah kelompok perlawanan menyerahkan jenazah salah satu dari empat sandera Israel yang tersisa sejak serangan 7 Oktober 2023, peristiwa yang kemudian memicu perang berkepanjangan di Jalur Gaza. Israel mengidentifikasi jenazah tersebut sebagai Meny Godard, warga Kibbutz Be’eri, sementara istrinya tewas dalam serangan yang sama. Sayap militer Hamas dan Jihad Islam menegaskan bahwa jenazah Godard ditemukan di Gaza selatan.
Sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober, Israel sudah menerima 25 jenazah sandera, sementara Hamas mengembalikan 20 sandera hidup pada 13 Oktober. Namun di wilayah Gaza, masih terdapat tiga sandera Israel yang belum ditemukan. Dalam mekanisme pertukaran yang disepakati, Setiap satu sandera Israel setara dengan lima belas jenazahwarga Palestina.
Sejauh ini, Gaza telah menerima 330 jenazahwarga Palestina, namun baru 95 orang yang dapat diidentifikasi karena terbatasnya akses peralatan forensik, termasuk alat uji DNA. Di sisi lain, pertukaran jenazah terus berlangsung meski kedua pihak saling menuduh melakukan pelanggaran. Israel menuduh pihak Gaza menyerahkan sebagian tubuh dalam kondisi tidak utuh, sementara kelompok perlawanan menuding Israel menembaki warga sipil dan terus membatasi bantuan kemanusiaan yang masuk.
Kepala HAM PBB, Volker Türk, dalam pernyataan keras pada Jumat, mengecam lonjakan kekerasan terbaru yang dilakukan pemukim Israel terhadap penduduk Palestina di Tepi Barat. Ia menuntut Israel menghentikan kekerasan dan mengadili para pelaku tanpa pandang bulu.
Juru bicara HAM PBB, Thameen Al-Kheetan, menambahkan bahwa Israel wajib mengakhiri pendudukan ilegal, menghentikan pembangunan pemukiman baru, dan menarik para pemukim dari wilayah Palestina.
Al-Kheetan menyebutkan bahwa pada Oktober saja, terdapat lebih dari 206 serangan pemukim terhadap warga Palestina, jumlah tertinggi sejak pencatatan dimulai tahun 2006.
Ia menegaskan bahwa klaim kedaulatan Israel atas Tepi Barat serta tindakan aneksasi wilayah adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah Internasional.
Hanya dalam beberapa hari terakhir, pemukim Israel membakar sebuah masjid dan menyerang dua desa Palestina, Beit Lid dan Deir Sharaf, merusak kendaraan, membakar properti, dan menciptakan ketakutan massal. Presiden Israel sendiri, Isaac Herzog, bahkan menyebut serangan itu sebagai aksi keji dan mengerikan.
Namun, bagi banyak warga Palestina, kekerasan ini bukanlah ulah segelintir ekstremis. Mereka menilai bahwa serangan tersebut mendapat pembiaran dan bahkan perlindungan politik dari pemerintahan sayap kanan Israel di bawah Benjamin Netanyahu.
Tahap lanjutan dari rencana 20 poin gencatan senjata mencakup pembentukan pasukan stabilisasi internasional, pemerintahan teknokratis Palestina dan upaya pelucutan senjata Hamas.
Tawaran diplomatik ini hadir menyusul perang brutal yang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober, menyebabkan sekitar 1.200 korban jiwa di Israel dan 251 orang disandera. Namun balasan Israel tak kalah menghancurkan: lebih dari 69.100 warga Palestina di Gaza telah tewas akibat agresi militer Israel—angka yang dihimpun secara detail oleh tenaga medis Gaza dan diakui banyak pakar independen sebagai data yang sangat kredibel.
