NEW YORK, (ERAKINI) - Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memuncak setelah Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, melontarkan kecaman tegas terhadap serangkaian serangan yang diduga dilakukan oleh Iran.
Dalam pernyataannya, ia mengecam keras apa yang disebutnya sebagai serangan rudal dan drone yang terus berlangsung dan dinilai melanggar hukum internasional serta mengancam stabilitas negara-negara Arab.
Menurutnya, serangan tersebut tidak hanya menyasar target militer, tetapi juga menghantam fasilitas sipil vital seperti bandara, pelabuhan, infrastruktur energi, hingga kawasan permukiman. Dampaknya pun tidak kecil, korban jiwa dari kalangan sipil dilaporkan berjatuhan, sementara kerusakan material meluas di berbagai wilayah terdampak.
Ahmed Aboul Gheit kemudian mendesak Dewan Keamanan PBB agar segera mengambil langkah konkret. Ia menyinggung dugaan pelanggaran terhadap resolusi terbaru, yakni Resolusi Dewan Keamanan 2817, yang diadopsi pada Maret 2026.
Ia juga menegaskan bahwa negara-negara Arab selama ini berupaya menjaga hubungan bertetangga yang baik, namun tindakan tersebut dinilai telah melampaui batas. “Serangan Iran ini tidak dapat diterima atau dibenarkan dengan dalih atau klaim apa pun,” tegasnya.
Selain itu, ia turut menyoroti ancaman terhadap jalur pelayaran strategis dunia, yakni Selat Hormuz dan Bab al-Mandab. Kedua jalur ini merupakan urat nadi perdagangan global yang krusial. Ia memperingatkan bahwa setiap gangguan terhadap kebebasan navigasi di wilayah tersebut dapat berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan internasional.
Dalam pernyataan lanjutannya, ia menyerukan penghentian segera terhadap aksi yang menargetkan kapal-kapal sipil:
“Kami menyerukan kepada Iran untuk segera menghentikan semua serangan terhadap kapal-kapal dagang. Dan untuk menahan diri dari segala upaya untuk menghalangi pelayaran yang sah atau merusak kebebasan navigasi sesuai dengan hukum internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.”
Seruan ini menegaskan meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, sekaligus membuka kemungkinan langkah lebih lanjut dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam merespons eskalasi konflik yang kian mengkhawatirkan.
