Trump Tegaskan Bakal Gunakan Militer untuk Deportasi Massal Imigran Ilegal di AS

Melansir The Guaridan, dalam postingan media sosial, Tom Fitton presiden kelompok konservatif Judicial Watch pada tanggal 8 November menulis bahwa pemerintahan berikutnya akan menggunakan aset militer untuk membalikkan invasi Biden melalui program deportasi massal. Dalam postingan tersebut, Trump kemudian menjawab, “BENAR!!!” ke postingan Tom Fitton tersebut.

Sejak kemenangannya yang menentukan, Trump mengatakan ia berniat memenuhi janji kampanyenya untuk melaksanakan deportasi massal, dimulai pada hari pertama masa kepresidenannya. Namun banyak aspek dari apa yang dia gambarkan sebagai “program deportasi terbesar dalam sejarah Amerika” masih belum jelas.

Trump sebelumnya menyatakan bahwa ia akan bergantung pada kekuatan masa perang, pasukan militer, serta para pemimpin negara bagian dan lokal yang bersimpati. Kampanye yang begitu luas – dan penggunaan personel militer untuk melaksanakannya – hampir pasti akan menimbulkan tantangan hukum dan penolakan dari para pemimpin Partai Demokrat, yang beberapa di antaranya telah mengatakan bahwa mereka akan menolak bekerja sama dengan agenda deportasi Trump.

Melalui pengumuman personel, presiden terpilih telah membentuk tim loyalis dan garis keras untuk menerapkan tindakan keras terhadap imigrasi pada periode kedua.

Sementara itu, penjabat direktur Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai Tom Homan pada pemerintahan pertamanya, dinobatkan sebagai “raja perbatasan” dengan kewenangan yang luas. Dalam postingan singkat di media sosial yang mengumumkan posisi tersebut, Trump mengatakan Homan akan bertanggung jawab atas semua Deportasi Orang Asing Ilegal kembali ke Negara Asal mereka.

Para ahli dan advokat mengatakan kampanye deportasi sebesar yang digariskan Trump akan menimbulkan tantangan hukum dan logistik, belum lagi melonjaknya biaya dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendeportasi jutaan orang, banyak di antaranya telah tinggal di negara tersebut setidaknya selama satu dekade berkontribusi pada angkatan kerja dan berbagi rumah tangga dengan anggota keluarga warga negara AS.

Trump dan Miller telah menguraikan rencana untuk melakukan federalisasi personel garda nasional negara bagian dan mengerahkan mereka untuk penegakan imigrasi, termasuk mengirim pasukan dari negara-negara sahabat yang diperintah oleh Partai Republik ke negara-negara tetangga yang gubernurnya menolak untuk berpartisipasi.