Presiden AS Donald Trump pada hari Minggu (25/5/2025) membela langkah pemerintahannya untuk memblokir mahasiswa asing di Harvard. (Foto: PTI)
WASHINGTON, (ERAKINI) - Presiden ASDonald Trump pada hari Minggu (25/5/2025) membela langkah pemerintahannya untuk memblokir mahasiswa asing di Harvard usai seorang hakim menangguhkan tindakan tersebut, yang dicap oleh universitas terkemuka itu sebagai tindakan yang melanggar hukum.
"Mengapa Harvard tidak mengatakan bahwa hampir 31 persen mahasiswanya berasal dari NEGERI ASING, namun negara-negara tersebut, beberapa di antaranya sama sekali tidak bersahabat dengan Amerika Serikat, tidak membayar APA PUN untuk pendidikan mahasiswa mereka, dan mereka juga tidak pernah berniat untuk membayarnya," tulis Trump di platform Truth Social miliknya dikutip dari CNA, Senin (26/5/2025).
"Kami ingin tahu siapa saja mahasiswa asing tersebut, permintaan yang wajar karena kami telah memberikan MILIARAN DOLAR kepada Harvard, tetapi Harvard tidak sepenuhnya terbuka."
Sebelumnya, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem pada hari Kamis mencabut izin Harvard untuk menerima mahasiswa asing, sehingga masa depan ribuan mahasiswa dan aliran pendapatan menguntungkan yang mereka berikan menjadi diragukan.
Bulan lalu, ia mengancam akan memblokir mahasiswa internasional di sekolah tersebut kecuali jika sekolah tersebut menyerahkan catatan tentang "kegiatan ilegal dan kekerasan" pemegang visa.
Namun, seorang hakim dengan cepat menangguhkan tindakan tersebut setelah universitas tersebut mengajukan gugatan untuk "menghentikan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, tidak masuk akal, melanggar hukum, dan tidak konstitusional".
Gedung Putih menindak universitas-universitas AS dalam beberapa hal, yang dibenarkan sebagai reaksi terhadap apa yang disebut pemerintah sebagai anti-Semitisme yang tidak terkendali dan kebutuhan untuk membalikkan program-program keberagaman yang ditujukan untuk mengatasi penindasan historis terhadap kaum minoritas.
Gedung Putih juga telah mencabut visa dan mendeportasi mahasiswa asing yang terlibat dalam protes terhadap perang di Gaza, menuduh mereka mendukung kelompok militan Palestina Hamas.
Di Harvard, pemerintah telah mengancam akan meninjau kembali pendanaan senilai USD9 miliar, kemudian membekukan tahap pertama hibah senilai USD2,2 miliar dan kontrak resmi senilai USD60 juta. Pemerintah juga telah mendeportasi seorang peneliti Sekolah Kedokteran Harvard.
Hilangnya warga negara asing, yang lebih dari seperempat dari jumlah mahasiswanya, dapat merugikan Harvard, yang membebankan biaya kuliah puluhan ribu dolar setahun. Harvard sendiri adalah universitas AS terkaya dengan dana abadi senilai USD53,2 miliar pada tahun 2024.