Korea Selatan Makin Memanas, Upaya Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol Diadang Ribuan Orang

Dikutip dari AP, sekitar 20 penyidik dan sejumlah petugas kepolisian terlihat memasuki gerbang kediaman Yoon yang terletak di kawasan elit Kota Seoul, Jumat (3/1/2025). Mereka mengaku telah memiliki surat perintah penahanan.

Meski demikian, belum jelas apakah Yoon akan bekerja sama dengan pihak berwenang yang berupaya menahannya. Dalam sebuah pesan, Yoon menegaskan akan berjuang sampai akhir melawan apa yang ia sebut sebagai "pasukan anti-negara," yang diklaimnya berusaha menjatuhkannya.

Pengacara Yoon juga menilai surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pengadilan tidak sah danilegal. Mereka berpendapat bahwa lembaga antikorupsi tidak memiliki kewenangan hukum untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan yang terkait dengan insiden pada 3 Desember, yang melibatkan pemberlakuan darurat militer yang memicu kekacauan politik di negara tersebut.

Selain itu, pengacara Yoon juga menuduh pengadilan mengabaikan hukum yang melarang penggeledahan dan penyitaan lokasi yang terkait dengan rahasia militer tanpa izin yang sah. Sejumlah penyidik sebelumnya telah terlihat memuat kardus-kardus ke dalam kendaraan di markas lembaga antikorupsi di Gwacheon sebelum berangkat menuju kediaman Yoon.

Pengacara Yoon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik Barat Seoul pada Kamis (2/1) untuk memblokir surat perintah penahanan dan penggeledahan tersebut, dengan alasan bahwa langkah-langkah ini melanggar hukum pidana dan konstitusi Korea Selatan.

Upaya penyidik untuk menahan Yoon juga terkendala dengan adanya ribuan pendukung sang Presiden yang berkumpul di sekitar kediamannya. Massa pun bersumpah untuk terus melindungi presiden mereka.

Ribuan pendukung Yoon berunjuk rasa dengan membawa bendera Korea Selatan dan Amerika, meneriakkan slogan-slogan bertuliskan, "Batalkan pemakzulan!" dan "Kami akan melindungi Presiden Yoon Suk Yeol!"

Polisi telah membentuk perimeter besar di sekitar kawasan tersebut, dan berusaha mengontrol situasi, meskipun tidak ada laporan langsung mengenai bentrokan besar antara aparat dan pengunjuk rasa. Beberapa demonstran yang berbaring di jalan menuju pintu masuk kediaman Yoon sempat diusir oleh petugas, tetapi ketegangan tetap tinggi.

"Pihak berwenang dari lembaga antikorupsi mungkin akan menghadapi tantangan besar dalam upaya mereka menahan Yoon, mengingat keberadaan dinas keamanan presiden yang telah menyatakan akan memberikan perlindungan hukum kepada Yoon," tulis AP.

Kepala jaksa lembaga antikorupsi, Oh Dong-woon, sempat mengisyaratkan kemungkinan pengerahan pasukan polisi untuk menanggulangi penolakan dari staf keamanan presiden.

Namun, beberapa pakar hukum menganggap lembaga antikorupsi kemungkinan akan menghindari bentrokan langsung dengan dinas keamanan Yoon, yang sudah menyatakan siap untuk melindunginya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Beberapa pihak bahkan menyebutkan bahwa lembaga antikorupsi dapat mengeluarkan panggilan baru agar Yoon hadir untuk diinterogasi, jika mereka gagal melaksanakan surat perintah penahanan pada batas waktu yang ditentukan pada 6 Januari mendatang.

Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan pada 14 Desember 2024 oleh Majelis Nasional Korea Selatan setelah pemberlakuan darurat militer yang hanya berlangsung beberapa jam, tetapi memicu kekacauan politik yang berdampak pada diplomasi tingkat tinggi dan mengguncang pasar keuangan. Sejak saat itu, ketegangan politik semakin memanas, dengan berbagai pihak menyerukan penegakan hukum atas tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran konstitusional.

Nasib Yoon kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang telah mulai mempelajari apakah akan menegakkan keputusan pemakzulan dan mencopotnya dari jabatannya atau mengembalikannya ke kursi kepresidenan. Pemakzulan tersebut berhubungan erat dengan tindakan darurat militer pada bulan Desember yang memicu polemik dan perpecahan di dalam negeri.

Apapun keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, ketegangan politik di Korea Selatan dipastikan akan terus berlanjut. Masa depan Yoon sebagai presiden tergantung pada hasil dari proses hukum yang sedang berjalan.