Prancis Dilanda Kerusuhan Akibat Biaya Hidup Mahal, Mobil Dibakar dan Toko-Toko Dijarah

JAKARTA, (ERAKINI) — Gelombang demonstrasi menentang mahalnya biaya hidup dan buruknya fasilitas pendidikan di Prancis berujung kerusuhan besar pada Sabtu (17/10/2026). Sedikitnya 1.200 orang ditangkap, 150 polisi terluka, sementara sejumlah gedung dan kendaraan dibakar serta toko-toko dijarah.

BBC melaporkan, sekitar 550.000 orang turun ke jalan dalam aksi demonstrasi yang meluas di berbagai wilayah Prancis. Pemerintah menyebut kerusuhan tersebut sebagai eskalasi kekerasan yang melibatkan sejumlah kelompok demonstran.

Di Paris, bentrokan antara demonstran dan polisi antihuru-hara berlangsung hingga malam hari. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Sejumlah demonstran membakar kendaraan dan bangunan, termasuk di kawasan Place de la République yang menjadi salah satu lokasi ikonik ibu kota Prancis.

Penjarahan juga terjadi di sejumlah kawasan. Toko pakaian dan makanan dirusak, sementara sedikitnya satu restoran hangus terbakar. Bar La Barrique di Paris turut dilalap api.

Kerusuhan tidak hanya terjadi di ibu kota. Di Lyon, kantor pariwisata kota terbakar. Wali Kota Grégory Doucet menyebut peristiwa itu sebagai tragedi karena bangunan tersebut merupakan salah satu ikon bersejarah kota.

Kepolisian setempat menyatakan sejumlah orang yang bersikap agresif menghalangi petugas pemadam kebakaran untuk menangani api dengan aman.

Sementara itu, kebakaran besar melanda gedung balai kota Limoges. Api menyebabkan sebagian atap bangunan tersebut runtuh. Kerusakan bangunan juga dilaporkan terjadi di Grenoble, Avignon, Pau, Montpellier, Valence, dan sejumlah kota lainnya.

Wali Kota Saint-Étienne, Régis Juanico, melaporkan seorang pemuda mengalami cedera parah setelah tangannya hancur akibat ledakan granat. Ia menyebut insiden tersebut sebagai tragedi yang seharusnya tidak terjadi.

Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengatakan ,150 polisi terluka dalam kerusuhan tersebut. Ia mengecam aksi kekerasan dan memperingatkan bahwa sejumlah kelompok diduga memanfaatkan demonstrasi sebagai ajang pemanasan menjelang pemilihan presiden.

“Tidak seorang pun akan memaksakan agenda politiknya melalui kekerasan,” kata Lecornu.

Presiden Emmanuel Macron juga menegaskan para pelaku pembakaran, penyerangan terhadap kantor pemerintahan, dan penjarahan akan diproses secara hukum.

Protes Mahasiswa Meluas
Demonstrasi bermula dari kemarahan mahasiswa terhadap kekurangan tenaga pengajar dan buruknya kondisi fasilitas sekolah menengah atau lycée. Dalam beberapa pekan terakhir, ribuan pelajar turun ke jalan untuk menuntut perbaikan sistem pendidikan.

Pada Sabtu, aksi tersebut mendapat dukungan dari serikat pekerja dan kelompok demonstran lain, termasuk gerakan gilets jaunes atau rompi kuning yang pernah menggelar protes besar-besaran terhadap kenaikan biaya hidup sejak 2018.

Meski sebagian demonstrasi berlangsung damai pada awalnya, situasi berubah ketika sejumlah kelompok mulai membakar kendaraan, merusak bangunan, dan menyerang toko-toko. Polisi antihuru-hara kemudian dikerahkan untuk mengendalikan keadaan.

Pemerintah sebelumnya berupaya meredakan kemarahan publik. Menteri Pendidikan Édouard Geffray bahkan menjanjikan tambahan 3.000 guru pengganti dalam wawancara televisi pada 8 Oktober. Namun, langkah tersebut belum menghentikan gelombang protes.

Memanas Menjelang Pemilu Presiden
Kerusuhan berlangsung ketika Prancis menghadapi ketidakpastian politik menjelang pemilihan presiden pada April 2027. Presiden Macron dijadwalkan mengakhiri masa jabatannya pada tahun depan.

Pemimpin National Rally, Marine Le Pen, menuding tuntutan sah para demonstran telah dimanfaatkan kelompok kiri radikal. Ia juga menuduh Jean-Luc Mélenchon, pemimpin partai La France Insoumise, ikut menyulut ketegangan.

Mélenchon, yang turut menghadiri demonstrasi, menuduh polisi melakukan tindakan keras terhadap demonstran. Namun, ia juga mengecam aksi penjarahan dan pembakaran.

Lecornu menyebut pernyataan Mélenchon berbahaya dan sinis. Pemerintah menilai kekerasan yang terjadi berpotensi dimanfaatkan kelompok tertentu untuk kepentingan politik menjelang pemilu.