Kutuk Keras, Arab Saudi Tolak Mentah-Mentah Rencana Israel Rebut Wilayah Gaza

Sebelumnya, Pemerintah Israel pada hari Senin lalu menyetujui operasi darat baru untuk mengambil alih sebagian wilayah Gaza, memindahkan paksa warga Palestina ke wilayah selatan, dan mengendalikan distribusi bantuan kemanusiaan. Tentara Israel memanggil puluhan ribu tentara cadangan.

Rencana perebutan wilayah Gaza oleh Israel itu disampaikan oleh 2 pejabat Israel pada hari Senin (5/5/2025). Pejabat Israel itu menyampaikan rencana merebut seluruh Jalur Gaza dan tetap berada di wilayah itu untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dalam sebuah langkah yang jika dilaksanakan akan memperluas operasi Israel di wilayah Palestina dan kemungkinan akan menimbulkan pertentangan internasional yang sengit.

Para menteri Kabinet Israel menyetujui rencana tersebut dalam pemungutan suara dini hari, beberapa jam setelah kepala militer Israel mengatakan bahwa tentara memanggil puluhan ribu tentara cadangan.

Rencana baru tersebut, yang menurut para pejabat dimaksudkan untuk membantu Israel mencapai tujuan perangnya mengalahkan Hamas dan membebaskan para sandera yang ditawan di Gaza, juga akan mendorong ratusan ribu warga Palestina ke Gaza selatan, yang kemungkinan akan memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah mengerikan.

Sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas runtuh pada pertengahan Maret, Israel telah melancarkan serangan-serangan dahsyat di wilayah tersebut yang telah menewaskan ratusan orang. Israel telah merebut sebagian besar wilayah dan sekarang menguasai sekitar 50 persen wilayah Gaza.

Pengumuman tersebut memicu kecaman internasional yang meluas. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan bahwa mereka menentang keras setiap upaya perluasan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, dan menekankan pentingnya meminta pertanggungjawaban Israel atas kegagalan untuk mematuhi resolusi internasional.

Kerajaan terus memiliki "dukungan yang tak tergoyahkan untuk perjuangan Palestina, sejalan dengan legitimasi internasional, Prakarsa Perdamaian Arab, dan pembentukan negara Palestina yang merdeka di perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya," tambah kementerian tersebut.