WASHINGTON, (ERAKINI) - Ketegangan geopolitik kembali memanas setelah pejabat tinggi Amerika Serikat melontarkan tuduhan keras terhadap China terkait hubungannya dengan Iran. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, secara terbuka menuding Beijing berperan dalam menopang ekonomi Teheran, sekaligus mendesaknya ikut bertanggung jawab membuka kembali jalur vital energi dunia, Selat Hormuz.
Dalam pernyataannya, Bessent menyampaikan kritik tajam dengan kutipan langsung, “Iran adalah negara sponsor terorisme terbesar, dan China telah membeli 90 persen energi mereka, jadi mereka mendanai negara sponsor terorisme terbesar.” Pernyataan tersebut disampaikan menjelang agenda penting, yakni kunjungan Donald Trump ke Beijing untuk bertemu Presiden China, Xi Jinping.
Meski melontarkan tudingan serius, Washington tetap meminta kerja sama Beijing. Bessent menegaskan pentingnya peran China dalam meredakan krisis di Selat Hormuz yang saat ini terganggu akibat konflik dengan Iran. Ia mengatakan, “Saya mendesak China untuk bergabung dengan kami dalam mendukung operasi internasional ini.”
Sebelumnya, Trump mengumumkan inisiatif bernama “Proyek Kebebasan”, yakni operasi untuk mengawal kapal-kapal yang terjebak di kawasan tersebut. Ia juga memperingatkan Iran agar tidak mengganggu jalannya misi tersebut. Dalam nada tegas, Bessent menambahkan, “Kami memiliki kendali mutlak atas selat tersebut,” sembari menekankan bahwa Iran tidak berhak menguasai jalur strategis itu.
Namun demikian, AS tetap berharap China menggunakan pengaruhnya terhadap Iran guna membuka kembali akses pelayaran. Bessent bahkan menyindir perlunya peningkatan diplomasi dari Beijing dengan mengatakan, “Mari kita lihat mereka meningkatkan upaya diplomasi dan membuat Iran membuka selat itu.”
Di sisi lain, dinamika global turut dipengaruhi sikap Rusia dan China yang sebelumnya memveto resolusi di Dewan Keamanan PBB terkait blokade Hormuz. Keduanya menilai rancangan tersebut tidak adil karena hanya menyalahkan Iran tanpa menyinggung aksi militer AS dan sekutunya.
Ketegangan ini juga berkaitan erat dengan kebijakan lama Trump yang menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran tahun 2018, yaitu Joint Comprehensive Plan of Action. Sejak saat itu, Washington menerapkan strategi “tekanan maksimum” melalui sanksi ekonomi guna menekan Teheran.
Sementara itu, Beijing tetap melanjutkan impor minyak dari Iran meski mendapat tekanan. Bahkan, pemerintah China menolak sanksi sepihak AS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan, “Tiongkok menentang sanksi sepihak ilegal yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional.”
Situasi ini terjadi di tengah hubungan AS-China yang sempat menunjukkan perbaikan setelah tercapainya kesepakatan dagang awal. Namun, berbagai isu lama seperti perdagangan, sengketa wilayah, hingga status Taiwan kembali membayangi relasi kedua negara.
Meski demikian, pertemuan antara Trump dan Xi pekan depan diharapkan menjadi momentum penting. Bessent menilai dialog langsung antar pemimpin dapat menjaga stabilitas hubungan. Ia menutup dengan pernyataan optimistis, “Kami memiliki stabilitas yang besar dalam hubungan ini, dan sekali lagi, itu berasal dari kedua pemimpin yang saling menghormati.”
Dengan konflik yang melibatkan kepentingan energi global dan kekuatan besar dunia, krisis di Selat Hormuz kini menjadi ujian nyata bagi diplomasi internasional.
