Iran mengatakan pada hari Selasa (23/6/2026) bahwa inspektur badan pengawas nuklir PBB tidak akan diberikan akses ke situs-situs nuklir utama negara itu yang dibom selama perang. (Foto: AFP).
DUBAI, (ERAKINI) - Ketegangan diplomatik terkait program nuklirIran kembali mencuat setelah Teheran menegaskan bahwa inspektur nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan diizinkan memasuki sejumlah fasilitas yang sebelumnya menjadi sasaran serangan Amerika Serikat ().
Di tengah upaya membangun perdamaian permanen di kawasan Timur Tengah, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, tiba di Pakistan pada Selasa untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan para pemimpin negara tersebut. Islamabad diketahui berperan sebagai mediator dalam komunikasi antara Iran dan Amerika Serikat terkait penghentian konflik yang berkepanjangan di kawasan.
Kunjungan itu berlangsung saat tim teknis dari kedua pihak masih merumuskan rincian implementasi kesepakatan yang sebelumnya dibahas dalam perundingan tingkat tinggi di Swiss. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, bersama Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf.
Usai pertemuan di Swiss, Vance menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan yang memungkinkan inspektur dari International Atomic Energy Agency atau IAEA mengunjungi fasilitas nuklirIran. Namun, pernyataan tersebut segera dibantah oleh Teheran.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menegaskan bahwa hingga kini tidak ada agenda kunjungan ke lokasi-lokasi yang sebelumnya dihantam serangan militer Amerika Serikat.
Meski IAEA telah beberapa kali melakukan inspeksi ke Iran sejak pecahnya perang 12 hari antara Israel dan Iran pada 2025, badan tersebut belum pernah memperoleh akses ke fasilitas pengayaan uranium yang menjadi target utama serangan Washington saat konflik berlangsung.
Pengamanan di Islamabad diperketat menjelang pertemuan Pezeshkian dengan Presiden Pakistan, Asif Ali Zardari, dan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Kunjungan ini menjadi lawatan luar negeri pertamanya sejak konflik yang dipicu serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.
Setelah pembahasan bilateral, Pezeshkian dan Sharif dijadwalkan memberikan keterangan pers bersama mengenai hasil pembicaraan mereka
Pada tahap awal proses diplomasi yang dirancang berlangsung selama 60 hari, Washington dan Teheran telah menyepakati pembentukan "sel dekonflik" guna meredam eskalasi pertempuran di Lebanon antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran.
Selain isu Lebanon, kedua pihak juga membahas mekanisme untuk menjamin kelancaran lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, yang sempat mengalami gangguan selama konflik berlangsung. Jalur tersebut merupakan salah satu rute terpenting bagi distribusi minyak dunia.
Menjelang kunjungannya ke Pakistan, Pezeshkian mengingatkan bahwa keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada keseriusan seluruh pihak dalam melaksanakan komitmen yang telah disepakati. "Keefektifan pembicaraan bergantung pada komitmen penuh terhadap kewajiban yang disepakati dan implementasinya yang tepat."
Melalui akun X miliknya, ia kembali menegaskan: "Kemajuan di jalur ini akan diukur dengan kepatuhan praktis terhadap tanggung jawab yang diterima. Pernyataan di luar teks yang disepakati tidak membantu memajukan negosiasi."
Sementara itu, kantor berita pemerintah Iran melaporkan bahwa perundingan teknis yang masih berlangsung di Swiss telah menghasilkan pembentukan sejumlah kelompok kerja khusus. Tim-tim tersebut akan menangani isu pencabutan sanksi, program nuklir, rekonstruksi pascakonflik, hingga mekanisme pengawasan.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menyebutkan bahwa negara-negara yang terlibat juga membentuk mekanisme koordinasi terkait keamanan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz serta perkembangan konflik di Lebanon.
Meski demikian, efektivitas sel dekonflik yang sedang dibangun masih dipertanyakan. Hingga kini belum ada kepastian apakah mekanisme tersebut mampu menghentikan bentrokan antara Hizbullah dan Israel secara menyeluruh.
Pakistan dan Qatar selaku mediator menyatakan bahwa pemerintah Lebanon akan dilibatkan dalam mekanisme tersebut untuk memastikan penghentian operasi militer di wilayahnya. Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengisyaratkan sikap berbeda.
Menurut Netanyahu, militer Israel tetap harus memiliki keleluasaan penuh untuk menghadapi berbagai ancaman yang dianggap membahayakan keamanan negara maupun warga di wilayah utara Israel.
Posisi kedua pihak juga masih berseberangan. Israel menegaskan pasukannya akan tetap berada di Lebanon selatan sampai ancaman keamanan dianggap berakhir. Sebaliknya, Hizbullah menyatakan tidak akan menghentikan serangan sebelum Israel berkomitmen menarik seluruh pasukannya dari wilayah tersebut.
Menanggapi pernyataan Netanyahu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan bahwa pemerintahannya masih akan mengevaluasi situasi yang berkembang. "Kami akan mempertimbangkannya."
Trump menambahkan bahwa dirinya yakin persoalan tersebut dapat diselesaikan. "Saya adalah pemecah masalah, saya menyelesaikan masalah dengan sangat cepat, termasuk dengan Bibi," ujarnya, menggunakan nama panggilan Netanyahu.
Hingga saat ini, gencatan senjata terbaru di Lebanon yang dimediasi pada akhir pekan lalu masih bertahan. Tidak ada laporan mengenai serangan baru yang melibatkan Israel maupun Hizbullah dalam semalam.
Sebagai langkah lanjutan, delegasi Lebanon dan Israel dijadwalkan kembali bertemu dalam perundingan langsung di Washington pada Selasa. Agenda utama pembahasan diperkirakan berfokus pada penyusunan skema penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon selatan.