Selly Gantina: Kemenag Harus Siapkan Matang Operasional Ditjen Pesantren

Dalam konteks tersebut, Selly menyinggung berbagai persoalan nyata yang dihadapi pesantren di lapangan, termasuk kerentanan infrastruktur dan dampak bencana yang belakangan menjadi sorotan publik.

DIa mengakui maraknya pemberitaan tentang pesantren yang mengalami kerusakan telah memunculkan persepsi seolah-olah negara dan DPR tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap dunia keagamaan.

“Telinga kita itu dibikin miring gitu ya, dibikin, aduh telinga saya gatel Pak. Pemberitaan di televisi bagaimana pesantren banyak yang rubuh, kemudian seolah-olah Kementerian Agama dan DPR tidak melaksanakan fungsi pengawasan secara baik terhadap dunia keagamaan,” ujar Selly.

Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi pengingat bahwa negara harus menunjukkan keberpihakan yang lebih nyata terhadap pesantren. Apalagi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah disahkan dan menjadi mandat bersama untuk diwujudkan secara konkret.

“Maka dari situ, kita harus punya fungsi pengawasan dan punya keberpihakan terhadap dunia keagamaan. Undang-undang pesantrennya sudah dibuat dari jauh-jauh hari,” tegasnya.

Selly menambahkan persoalan pesantren tidak dapat ditangani secara sektoral. Ia mendorong agar Dirjen Pesantren ke depan mampu menjadi simpul koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian PU, ATR/BPN, Kemendagri, serta pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi tantangan sosial dan kebencanaan.

“Kementerian Agama tidak bisa bekerja sendiri. Tantangan pesantren hari ini membutuhkan kolaborasi agar fungsi keagamaan negara benar-benar hadir secara utuh,” ujar anggoata DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu) ini.

Selain anggaran dan kelembagaan, Selly juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola. Ia mengingatkan agar penguatan Dirjen Pesantren tidak berhenti pada pembentukan struktur dan pengalokasian anggaran semata.

“Jangan hanya sekadar angka di atas kertas. Dirjen Pesantren harus mampu bekerja, mengawasi, dan memastikan pelayanan negara benar-benar dirasakan oleh pesantren,” katanya.

DIa berharap, melalui penguatan Dirjen Pesantren, negara dapat hadir lebih konkret dalam menjaga keberlanjutan pesantren sebagai penyangga moral, sosial, dan keagamaan bangsa.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafii menegaskan bahwa Kementerian Agama berkomitmen memastikan Direktorat Jenderal Pesantren dapat segera beroperasi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat pesantren.

Menurut Syafii, pembentukan Dirjen Pesantren bukan semata perubahan struktur kelembagaan, melainkan upaya memperluas jangkauan layanan negara sesuai mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

“Pesantren itu tidak hanya pendidikan. Ada dakwah, ada pemberdayaan masyarakat, ada fungsi sosial yang selama ini belum tertangani optimal kalau hanya ditempatkan di Direktorat Pendidikan Islam,” ujar Syafii.