Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Selasa (27/1/2026). Foto: Ist
Hal ini disampaikan Abidin saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Selasa (27/1/2026). Menurut Abidin, banyak sekolah rakyat di Sentra dan Balai Kementerian Sosial di daerah yang sudah over capacity, sehingga tidak bisa lagi menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027.
"Yang kami kunjungi di sekolah rakyat, khususnya di sentra-sentra itu sudah over capacity. Artinya, tidak memungkinkan lagi pada tahun ajar baru dia menerima murid," ujar Abidin.
Ia menjelaskan, siswa yang saat ini berada di kelas 1 SMP atau SMA akan naik ke kelas 2. Namun, kelas baru untuk siswa kelas 1 tidak tersedia karena keterbatasan ruang belajar. Ia khawatir pada tahun ajaran 2026 tidak ada penerimaan siswa baru lantaran tidak tersedia ruang kelasnya.
"Kalau tidak ada akselerasi pembentukan sekolah rakyat di kabupaten-kabupaten yang itu kewenangan di Kementerian PUPR, itu nanti tahun depan dia naik kelas 2, nggak ada lagi kelas satunya. Tolong dipikirkan itu agar ini nggak stuck," kata politukus asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IX (Kabupaten Bojonegoro dan Tuban) ini.
Dalam rapat tersebut, Abidin juga meminta klarifikasi terkait jumlah sekolah rakyat. Menurut data 2025, terdapat 166 sekolah rakyat, yang tersebar di sentra-sentra dan juga bekerja sama dengan pihak lain. Dari total jumlah siswa, SD mencapai 3.025, SMP 6.135, dan SMA 6.765 siswa. Untuk 2026, direncanakan ada 104 sekolah rakyat baru.
Abidin menekankan pentingnya memetakan secara jelas antara sekolah yang ada di sentra dan yang bekerja sama. Hal ini penting agar pemerintah dapat memastikan kapasitas sekolah cukup untuk menampung siswa baru.
Ia mencontohkan, beberapa sekolah rakyat yang bekerja sama, misalnya di Bekasi dengan Pangudi Luhur, sudah memiliki skema penerimaan siswa baru. Namun, sekolah yang berada di sentra seringkali sudah penuh, sehingga tahun depan tidak bisa menambah siswa kelas 1.
"Tahun ajaran (baru) kan bulan Juli. Jadi yang di sentra itu kelas 1 SMA akan naik menjadi kelas 2. Begitu juga yang SMP akan naik kelas 2. Kalau sekolah rakyat di sentra-sentra itu tidak bisa menampung, berarti tidak akan ada penerimaan siswa baru, ini yang harus dipikirkan, Pak Menteri," tegasnya.
