Dalam satu hingga dua tahun ke depan, pemerintah menargetkan b
bansos yang selama ini diberikan dalam bentuk barang secara bertahap dialihkan menjadi uang tunai.
JAKARTA, (ERAKINI) — Dalam satu hingga dua tahun ke depan, pemerintah menargetkan bantuan sosial (bansos) yang selama ini diberikan dalam bentuk barang secara bertahap dialihkan menjadi uang tunai yang disalurkan langsung kepada penerima.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, , mengatakan, perubahan skema tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan sosial dan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Langkah ini ditempuh melalui penguatan pendataan sosial-ekonomi berbasis digital dan integrasi data lintas kementerian/lembaga. Dengan dukungan teknologi pemerintahan atau Government Technology (GovTech), pemerintah berharap penyaluran bantuan tidak lagi terkendala ketidaksesuaian data penerima.
"Ke depan, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, (semua) subsidi itu tidak lagi pada barang, tetapi langsung pada manusia, jadi cash," ujar Luhut seusai rapat tingkat menteri yang membahas perluasan program intervensi perlindungan sosial (Perlinsos) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Menurut Luhut, pemerintah saat ini mempercepat digitalisasi penyaluran bansos dengan memprioritaskan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Pendataan dilakukan untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sehingga bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan dan hak penerima.
Digitalisasi bansos yang telah menjangkau 43 kabupaten/kota kini diperluas hingga 258 kabupaten/kota. Perluasan ini menjadi bagian dari persiapan penerapan sistem penyaluran bantuan berbasis data yang terintegrasi secara nasional.
Pemerintah menargetkan peluncuran skala besar (roll out) GovTech untuk digitalisasi bansos mulai berjalan pada Oktober 2026. Sistem tersebut mengintegrasikan data lintas instansi dengan dukungan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dikembangkan oleh putra-putri Indonesia.
Luhut mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pemanfaatan teknologi digital untuk mewujudkan keadilan sosial. Karena itu, transformasi digital tidak hanya diarahkan untuk mempercepat proses administrasi, tetapi juga memperbaiki ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
"Sekarang sudah tercatat sekitar 98 persen dari 289 juta data kependudukan yang terus disinkronkan. Semua data ini sudah berbicara satu sama lain antarkementerian dan lembaga dengan sistem berbasis AI yang dibuat oleh putra-putri Indonesia," tegas Luhut, didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Konsolidasi data tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Koperasi.
Keterlibatan juga mencakup Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Agama, Dewan Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Siber dan Sandi Negara, hingga pemerintah daerah.
Integrasi tersebut menjadi fondasi bagi pemerintah untuk menyelaraskan data kependudukan dengan data sosial-ekonomi dan informasi penerima bantuan. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi ketidaktepatan sasaran sekaligus memantau pelaksanaan program secara lebih terukur.
Untuk memastikan proses berjalan sesuai target, Luhut mengatakan capaian penyaluran bantuan akan disajikan secara real-time dan dievaluasi setiap pekan. Evaluasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi daerah maupun kementerian/lembaga yang mengalami hambatan dalam mempercepat digitalisasi dan pelaksanaan program Perlinsos.
TNI-Polri Dilibatkan Jangkau Warga Terpencil
Pemerintah juga menyiapkan pelibatan berbagai pihak sebagai agen Perlinsos untuk memastikan digitalisasi tidak justru menyulitkan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau belum memiliki akses memadai terhadap teknologi.
Jajaran TNI-Polri, termasuk Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), serta aparatur sipil negara (ASN), akan dilibatkan untuk menjangkau warga yang membutuhkan pendampingan langsung.
Menurut Luhut, pendekatan tersebut penting agar transformasi digital tetap menjangkau masyarakat di daerah yang sulit diakses, termasuk warga yang belum memiliki telepon seluler.
"Supaya masyarakat di gunung-gunung dan di kampung-kampung yang sulit dicapai atau belum memiliki HP bisa didatangi langsung oleh TNI-Polri. Ini bentuk keadilan yang ingin diwujudkan Presiden," sebut Luhut, yang juga menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Pemerintah berharap konsolidasi dan sinkronisasi data dapat diselesaikan hingga akhir 2026. Dengan persiapan tersebut, skema penyaluran bansos dan subsidi yang berorientasi langsung kepada penerima manfaat ditargetkan dapat direalisasikan secara penuh pada 2027.
Perubahan ini akan menjadi tahapan penting dalam reformasi perlindungan sosial. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada akurasi data, kesiapan infrastruktur digital, serta kemampuan pemerintah memastikan masyarakat di wilayah terpencil tetap memperoleh haknya.
Integrasi data dan perubahan skema penyaluran diharapkan tidak hanya membuat bantuan lebih tepat sasaran, tetapi juga memperkuat pengawasan dan transparansi penggunaan anggaran perlindungan sosial.