PPP Ingin Penghapusan Ambang Batas Parlemen Berlaku untuk Pemilu 2024, Romy: Batas Usia Cawapres Bisa

"PPP menyambut baik putusan peniadaan ambang batas parlemen," ujar Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy dalam keterangannya, Kamis (29/2/2024).

Menurut Romy, putusan MK yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen 4 persen merupakan kemenangan kedaulatan rakyat. Sebab, setiap suara pemilih terkonversi menjadi perolehan kursi anggota DPR.

"Inilah sebenarnya esensi sistem pemilu proporsional, yakni tidak ada suara rakyat yang terbuang," katanya.

Romy  berharap putusan MK itu berlaku prospektif, yakni diterapkan mulai putusan MK itu diputuskan. Sebab tahapan penghitungan suara sebagaimana ketentuan ambang batas parlemen ini belum berjalan.

Untuk itu, dia meminta KPU segera berkonsultasi kepada MK untuk melakukan perubahan Peraturan KPU. Hal ini sekaligus menyambut putusan penghapusan ketentuan ambang batas parlemen.

"Mengapa? perubahan ketentuan usia syarat Capres-Cawapres bisa berlaku pada Pemilu 2024, tetapi penghapusan ambang batas parlemen pada Pemilu 2029," ucap Romy.

Diketahui, MK mengabulkan sebagian gugatan ambang batas parlemen 4 persen suara sah nasional partai politik peserta pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

MK menilai ketentuan parliamentary threshold 4 persen suara sah nasional tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Untuk itu, MK memerintahkan agar ambang batas parlemen tersebut diubah sebelum pelaksanaan Pemilu 2029

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK, Kamis (29/2/2024).
 
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan ketentuan Pasal 414 ayat (1) dalam UU 7/2017, yang mengatur ambang batas parlemen 4 persen masih konstitusional untuk diberlakukan pada hasil Pemilu 2024. Namun konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya.
 
Artinya, penghapusan ambang batas parlemen 4 persen ini hanya berlaku pada Pemilu 2029, bukan untuk Pemilu 2024.