KPK Serahkan Aset Rampasan Rafael Alun Senilai Rp19,78 Miliar ke Kejagung

Properti itu merupakan barang rampasan dari perkara korupsi eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Penyerahannya dilakukan setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 341/MK/KN/2025.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa PSP bukan sekadar proses administratif, tetapi bagian dari upaya strategis memulihkan kerugian negara. Ia menyebut langkah ini harus dijalankan secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Kita sudah banyak memulihkan aset yang kita miliki dengan banyak instansi, sepanjang itu untuk kepentingan negara,” ujar Fitroh seperti dikutip dari laman resmi KPK, Rabu (19/11/2025). 

Dengan penyerahan tersebut, Kejagung kini resmi menerima dan mengelola aset itu sebagai Barang Milik Negara (BMN). Pengelolaan aset rampasan dinilai sebagai langkah penting untuk menutup kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sekaligus memperkuat tata kelola lembaga penegak hukum.

Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto, menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan aset menjadi bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel menunjukkan penindakan juga bertujuan memulihkan hak negara dan mendorong tata kelola bersih,” kata Hendro.