Puncak Kemarau Terjadi Juli–September 2026, BMKG Minta Daerah Siaga Kekeringan

Pada Juni 2026, sebanyak 198 ZOM atau 31,60 persen luas daratan diprediksi memasuki musim kemarau. Wilayah tersebut meliputi sebagian besar Sumatera, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur.

Sementara itu, sebanyak 66 ZOM yang mencakup 7,28 persen wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada Juli. Wilayahnya antara lain Jambi bagian barat, sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku.

Ardhasena mengungkapkan musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Kondisi tersebut perlu diwaspadai mengingat adanya peluang terjadinya fenomena El Niño.

“BMKG memprediksi fenomena El Niño akan bertahan hingga awal 2027 dengan peluang mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen. Kondisi ini berpotensi memperkuat musim kemarau di Indonesia hingga pertengahan Oktober 2026,” ujarnya.

Menghadapi puncak musim kemarau, BMKG merekomendasikan pelaku sektor pangan menyesuaikan jadwal tanam serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan, membutuhkan lebih sedikit air, dan memiliki siklus tanam lebih pendek.

Untuk sektor sumber daya air, BMKG mendorong revitalisasi waduk, perbaikan jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan pasokan air bagi masyarakat.

BMKG juga mengimbau sektor energi memastikan kecukupan pasokan air di bendungan untuk mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan mekanisme respons cepat untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara yang berpotensi memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Dengan kondisi iklim yang lebih kering, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu ditingkatkan. BMKG bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terus memperkuat langkah pencegahan, termasuk melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menjelaskan pelaksanaan OMC dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer yang aktif dalam rentang waktu beberapa jam hingga 10 hari ke depan.

Selain itu, Faisal mengingatkan bahwa pembaruan informasi iklim dari BMKG dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun langkah antisipasi dan strategi adaptasi, khususnya pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim.

“BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah, Forkopimda, BPBD, dan seluruh pihak yang membutuhkan informasi lebih rinci terkait kondisi iklim serta langkah mitigasi dan adaptasinya,” kata Faisal.

Untuk mendukung perencanaan aksi dini yang lebih spesifik sesuai kondisi wilayah masing-masing, masyarakat diimbau menghubungi kantor BMKG terdekat. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu merujuk pada kanal resmi BMKG untuk memperoleh informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi yang akurat serta terhindar dari informasi yang tidak terverifikasi.