Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi (tengah) usai menjadi narasumber pada hari ke-18 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (28/1/2026) malam. (Foto: MCH Kemenhaj 2026)
Apresiasi tersebut disampaikan Arifatul usai menjadi narasumber pada hari ke-18 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (28/1/2026) malam.
“Alhamdulillah, tahun ini ada 33,2 persen petugas haji perempuan. Ini jumlah terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. Ini tentu menjadi kebahagiaan luar biasa, khususnya bagi saya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ujar Arifatul kepada awak media.
Menurut Arifatul, kehadiran petugas perempuan sangat penting untuk menghadirkan layanan yang berangkat dari empati dan perhatian terhadap kebutuhan spesifik jemaah perempuan.
“Pelayanan haji itu harus berangkat dari hati, empatik, dan memahami kebutuhan khusus perempuan. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh petugas laki-laki,” katanya.
Terkait dorongan kebijakan afirmasi perempuan ke depan, Arifatul menyebutkan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan penjajakan, termasuk dalam pembahasan Undang-Undang Haji.
“Untuk pengaturan khusus ke depan, saat ini masih dalam tahap penjajakan. Nanti akan kita diskusikan bersama dalam pembahasan undang-undang haji agar kehadiran negara benar-benar memberikan layanan terbaik bagi jemaah,” ucap dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak juga menyampaikan bahwa keterlibatan petugas perempuan pada PPIH 2026 telah melampaui target awal sebesar 30 persen.
“Petugas perempuan tahun ini mencapai 33,2 persen. Target awal kami 30 persen, tapi ternyata melampaui. Ini tentu menggembirakan,” kata Dahnil.
Dahnil menilai, tingginya jumlah petugas perempuan menjadi sangat relevan mengingat mayoritas jemaah haji Indonesia adalah perempuan.
Kondisi tersebut menuntut pendekatan pelayanan yang lebih sensitif, nyaman, serta sesuai dengan ketentuan syariat, terutama pada urusan-urusan yang bersifat personal.
“Ini merupakan kebijakan Pak Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan, yang ingin memberikan afirmasi kepada perempuan. Apalagi jemaah haji kita sebagian besar adalah perempuan,” ujar Dahnil.
