Inisiator Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKBN-NU), Hery Haryanto Azumi (Foto: Ist)
JAKARTA, (ERAKINI) - Musyawarah Kubro yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo dan dihadiri para mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) serta jajaran PBNU, PWNU, dan PCNU, baik secara daring maupun luring, mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan.
Salah satu apresiasi disampaikan Inisiator Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-), Hery Haryanto Azumi. Ia menilai
Musyawarah Kubro sebagai langkah penting dalam merespons dinamika dan persoalan yang tengah dihadapi jam’iyyah NU.
Menurut Hery, forum tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian pertemuan para ulama sebelumnya di Ploso dan Tebuireng. Konsistensi para ulama sepuh dalam menggelar musyawarah dinilainya mencerminkan keseriusan untuk mencari solusi secara arif dan bermartabat.
“Forum ini menegaskan bahwa tidak semua solusi atas problem NU berada di ranah struktural. Wilayah kultural tetap memegang peran yang sangat vital,” ujar Hery dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).
Tokoh muda NU itu menekankan, ke depan reformasi organisasi NU harus berjalan beriringan dengan penguatan gerak kultural. Dalam konteks tersebut, ulama dinilai memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan keputusan strategis, dengan dukungan generasi muda NU yang telah mengalami transformasi intelektual di berbagai bidang.
Hery juga menyoroti sikap para ulama yang dinilainya bijaksana. Di satu sisi, mereka tetap mengedepankan prinsip ishlah atau perdamaian, meski prosesnya tidak mudah dan penuh tantangan.
Namun di sisi lain, para ulama juga menunjukkan ketegasan dengan menetapkan batas waktu 3 x 24 jam sebelum diambil keputusan penting terkait mandat Rais ‘Aam Syuriyah dan Ketua Umum Tanfidziyah.
Ia menilai sikap tersebut sejalan dengan pandangan yang sebelumnya disampaikan GKBN-NU, yang mendorong agar Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU menyerahkan mandat kepada Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWAQ) demi menyelamatkan jam’iyyah dan jama’ah NU.
“Krisis ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika terus berlanjut, potensi dualisme kepemimpinan akan menjadi ancaman serius yang dapat menghancurkan NU sebagai organisasi keagamaan dan sosial terbesar di Indonesia,” kata Hery.
Lebih lanjut, GKBN-NU menyerukan kepada seluruh jajaran PBNU, PWNU, PCNU, serta badan otonom dan lembaga NU untuk mendengarkan aspirasi warga Nahdliyyin yang pada dasarnya tidak menginginkan perpecahan di tubuh organisasi.
Hery menilai, sumber-sumber persoalan di internal NU harus segera diurai dan diselesaikan secara menyeluruh. Menurutnya, reformasi dan transformasi organisasi menjadi keniscayaan untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, baik di tingkat nasional maupun global.
Tanpa pembenahan yang serius, ia mengingatkan, NU berisiko kehilangan daya respons dan kepemimpinan moral di tengah umat.
Sebagai penutup, Hery menegaskan kesiapan Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal upaya perbaikan tersebut.
“Dengan restu para ulama dan dukungan warga Nahdliyyin, kami siap mengawal ikhtiar ini demi masa depan NU yang lebih kokoh, bersatu, dan berkhidmat,” ujarnya.